Kamis 02 Mar 2023 23:45 WIB

Butuh Aturan untuk Menyanksi Pejabat yang tak Lapor Harta

Kepatuhan instansi maupun individu terhadap LHKPN sangat rendah.

Rep: republika.id/ Red: republika.id

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendorong adanya ketentuan yang mengatur soal pemberian sanksi tegas bagi para pejabat yang melanggar ketentuan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dengan begitu, laporan kekayaan tidak dianggap sekadar formalitas belaka. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya sudah sejak lama...

Ikuti Whatsapp Channel Republika

Lihat Artikel Asli

Baca Selengkapnya di republika.id

republika.id

Berita Terkait

Sharia - -727190 detik yang lalu

Keutamaan Silaturahim

Internasional - 33 detik yang lalu

Demonstran Pendukung Israel Serang Perkemahan Pro Palestina di UCLA

News - 30 menit yang lalu

Beda Perspektif Islam dan Marxisme Soal Buruh

Kolom - 13 jam yang lalu

‘Jangan Anggap Remeh …!’

Internasional - 14 jam yang lalu

AS Pasang Badan, Ancam ICC Bila Tangkap Netanyahu

Ekonomi - 15 jam yang lalu

108 Gerai KFC di Malaysia Tutup Sejak Boikot Israel

Internasional - 15 jam yang lalu

Intifada di AS, Mahasiswa Sandera Aula Kampus

Internasional - 15 jam yang lalu

Kemenlu Cina: Hamas dan Fatah Sepakat Rekonsiliasi

Yuk Ngaji Hari Ini

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan (mendustakan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

(QS. Al-A'raf ayat 147)

Berita Lainnya

Ketua majelis hakim Heddy Lugito memimpin sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (15/1/2024). Persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli ini terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 14:33 WIB

DKPP Mengaku Masih Verifikasi Materiil Laporan Dugaan Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat menghadiri acara halalbihalal sekaligus pembubaran Timnas AMIN di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 14:20 WIB

Presiden PKS Tegaskan Partainya Belum Memutuskan Nama Bakal Cagub di Pilkada Jakarta

Relawan Chepy Aprianto ditolak saat daftarkan calonnya tersebut dalam penjaringan Cabup ke DPD NasDem

Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 10:02 WIB

Daftarkan Chepy Aprianto, LMN dan Simpatisan Ditolak DPD NasDem Subang

Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 16:11 WIB

Anies Mengaku akan Jeda dari Urusan Politik Usai Timnas AMIN Bubar

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.

Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 15:01 WIB

Tak Mampu Bayar Pengacara, Caleg Gerindra Ajukan Sengketa Pileg tanpa Kuasa Hukum

Terpopuler

1	Jokowi Perkenalkan Prabowo ke Pemimpin Dunia, Pengamat: Prabowo Punya Mentor Andal
2	Desentralisasi Sampah di Yogya, Tokoh Masyarakat Diajak Turus Beri Edukasi
3	Abu Vulkanik Gunung Ruang Masih Tebal, Ribuan Penumpang Bandara Samrat Terdampak
4	Pekerja Pariwisata Jadi Sorotan di Perayaan Mayday di Bali
5	Penumpang Mobil Tewas Usai Tertemper Kereta Argo Wilis di Klaten
6	Ribuan Buruh Padati Stadion Madya GBK Peringati Hari Buruh
7	Buntut Kondom Berserakan, Ketua Komisi D Minta Pemprov DKI Pasang CCTV di RTH