REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adakan workshop paduan pendoman pengelolaan informasi pemerintah dalam penangulangan fake news atau berita palsu dan disinformasi se-ASEAN. Kegiatan itu guna mencegah penyebaran berita palsu di negara-negara ASEAN.
Workshop ini merupakan rangkaian keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 , tahun lalu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI), mengajukan semacam inisiatif kepada Sekretariat ASEAN untuk menyusun panduan menanggulangi misinformasi.
“Gayung bersambut karena proposal Sub-Committee on Information (SCI) dengan judul 'Guideline Development on Management of Government Information for Combating Fake News and Disinformation in the Media' yang diajukan, disahkan pada pertemuan the 56th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information (COCI-56) pada 8 September 2021. Artinya proposal tersebut mendapatkan dukungan dana dari ASEAN Cultural Fund (ACF),” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Usman Kansong, dalam rilisnya, Kamis (3/2/2023).
Dia melanjutkan, sebelum melakukan penyusunan dokumen tersebut, Kemenkominfo telah terlebih dahulu melakukan survei yang diisi melalui vocal point (perwakilan) masing-masing negara ASEAN, guna mengumpulkan bahan dan teknis penyusunan paduan fake news dan disinformasi.
“Kita merasa negara-negara ASEAN memerlukan panduan bersama. Panduan yang bisa diterapkan di semua negara-negara untuk memerangi fake news dan disinformasi,” katanya.
Menurutnya fake news dan disinformasi merupakan tantangan semua negara, baik yang bergabung dengan ASEAN ataupun tidak. “Karena hal ini penting bagi kita untuk menyusun satu panduan, berdasarkan karakteristik di masing-masing negara. Hari ini ini adalah workshop untuk mematangkan panduan tersebut,” katanya.
Dalam kegiatan workshop kali ini, lanjut Usman, semua negara-negara ASEAN hadir untuk membedah dan mematangkan panduan yang telah disusun. “Dalam kegiatan kali ini semua negara ASEAN hadir. Ada yang hadir secara offline dan online,” ucapnya.
Hasilnya berupa draft guideline yang akan dibahas dan disempurnakan oleh Negara Anggota ASEAN di Jakarta pada 2-3 Maret 2023. Pertemuan yang digelar dalam format hybrid di Hotel Borobudur itu dihadiri oleh perwakilan Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.
Kemudian, Usman juga menerangkan jika kegiatan workshop ini juga menjadi bagian dari langkah Kemenkominfo untuk menghadapi pemilu 2024. Sebab, pada pemilu sebelumnya sangat banyak beredar informasi palsu dan fake news. Nantinya juga akan disampaikan bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024.
Selain itu, Kemenkominfo juga akan berbagi pengalaman dengan negara-negara ASEAN, bagaimana menghadapi fake news dan disinformasi, yang belajar dari pemilu 2019. Karena pada pemilu tahun 2019 Indonesia sangat banyak mendapatkan serangan digital yang berbaur politik.
“Jadi setelah berbagi pengalaman dengan negara ASEAN, bakal membuat panduannya. Karena menurut hasil Demokrasi Forum bulan Desember 2022, penyebab rusaknya demokrasi adalah disinformasi di media sosial, karena itu penting bagi kita untuk address,” ujarnya.
“Panduan yang dihasilkan bakal menjadi panduan Kemenkominfo dalam menghadapi pemilu 2024, walaupun tidak belum ada aturannya, tetapi yang namanya panduan bakal digunakan, sehingga Indonesia menjadi global,” kata Usman.
Selain digunakan untuk persiapan untuk pemilu 2024, panduan tersebut juga menghadapi di bidang lain seperti kesehatan. Sama-sama diketahui, Indonesia banyak sekali diserang berita palsu saat Pandemi Covid-19.
“Sebenarnya disinformasi di bidang kesehatan yang paling banyak menyebar di dunia. Selanjutnya baru isu yang berbau politik, tetapi tidak sebesar kesehatan. Jadi kita bakal berbagi pengalaman dalam kegiatan ini,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika