REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar melakukan langkah antisipasi penyebaran berita hoaks menyusul terjadinya kerusuhan di Wamena, Papua. Akibat aksi kerusuhan di Sinakma, Wamena, pada Kamis (23/2/2023), sebanyak 12 orang pun meninggal.
"Saya minta pihak Kominfo ya dan tentu dengan alat-alat dengan keamanan juga melakukan langkah-langkah antisipasinya. Jangan sampai nanti ada lagi ya," kata Wapres Ma'ruf di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023).
Wapres menilai, masyarakat di wilayah pegunungan akan lebih mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. "Sebab memang daerah pegunungan, daerah provinsi pegunungan ini menjadi mudah terprovokasi dan daerah Papua juga tentu harus dilakukan antisipasi," kata Ma'ruf.
Karena itu, Wapres mengingatkan agar jangan sampai berita hoaks dimanfaatkan untuk mengacaukan keadaan. Upaya antisipasi pun harus dilakukan melalui edukasi terhadap masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
"Saya kira pertama tentu sumbernya itu hoaks ini harus, jangan sampai hoaks ini kan dijadikan alat untuk mengacaukan keadaan, mengadu domba oleh KKB," ujar Ma'ruf.
Selain itu, ia menilai agar penanganan masalah ini harus diselesaikan dengan tuntas dan mencari sumber permasalahannya. Wapres juga tak ingin upaya penanganan kerusuhan justru kembali memakan korban lainnya.
"Jadi harus ada langkah-langkah, antisipasi supaya menyelesaikan setiap kerusuhan itu sedikit mungkin jangan sampai ada korban. Kalau sampai ada korban ini harus juga dituntaskan sebenarnya-sesungguhnya yang terjadi seperti apa," tegas Ma'ruf.
Wapres juga menekankan agar pengamanan di berbagai daerah terus diperkuat. Sehingga tak ada masyarakat yang eksodus dari satu daerah ke daerah lainnya karena merasa tak aman.
Sebelumnya diberitakan, akibat kerusuhan di Sinakma, Wamena menyebabkan korban meninggal dunia hingga 12 orang. Sembilan di antaranya adalah warga asli Papua.
Bentrokan tersebut berawal dari kesalahpahaman antara warga asli Papua dan warga pendatang. Kesalahpahaman berawal dari tuduhan warga asli Papua bahwa warga pendatang telah menculik anak-anak asli Papua.
Mengenai kerusuhan dan bentrokan yang terjadi antara pihak keamanan dan warga asli Papua pada Kamis (23/2/2023), Polda Papua sudah menurunkan tim untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap para anggotanya.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal (Irjen) Mathius Fakhiri mengatakan, sebanyak 16 anggota dari Polres Jayawijaya sudah diperiksa untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran prosedural dalam antisipasi massa.
“Jumlah yang diperiksa ini tentu akan bertambah karena banyak anggota yang diturunkan ke lapangan. Dan kita pastikan untuk memeriksa peran masing-masing anggota,” kata Irjen Mathius.
Adapun terhadap warga, kata Irjen Mathius, dari laporan Kapolres Jayawijaya, 13 orang yang terlibat dalam bentrok dengan aparat tersebut telah diperiksa. Akan tetapi, kata Irjen Mathius, belasan warga tersebut tak ditahan karena belum ada bukti untuk menjadikan mereka tersangka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika