REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hidup dengan gaya mewah. Ma'ruf menekankan, setiap pejabat publik dari atas hingga bawah harus membiasakan hidup  dengan gaya sederhana.

"Jangan sampai hidup itu (bergaya mewah). Saya kira tindakan Bu Menteri (mencopot) itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf di sela kunjungan kerjanya ke Sulawesi Barat, sebagaimana dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (24/2/2023).

Ini disampaikan Ma'ruf menyusul langkah pencopotan pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena gaya hidup mewah keluarganya. Hal ini buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandy Satrio terhadap David, putra petinggi GP Ansor. Selain terkait penganiayaan, Rafael juga disorot terkait gaya hidup mewah anak dan hartanya yang tembus Rp 56 miliar.

Wapres menegaskan, pentingnya pejabat publik memegang kepercayaan masyarakat. Apalagi, dalam kasus pejabat DJP ini, masyarakat telah mempercayakan untuk membayar pajak kepada negara.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kemudian mereka menjadi wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan pajak saya digunakan untuk orang per orang. Saya kira itu penting," ujar Ma'ruf.

Ketua Tim Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ini juga menegaskan agar pajak yang dibayarkan masyarakat bukan untuk memperkaya pejabat tetapi untuk pelayanan masyarakat. Karena itu, Ma\'ruf mengingatkan agar peruntukan pajak harus sesuai dengan ketentuan.

"Saya kira pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan dikembalikan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua yang untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Karena itu, dia mendukung tindakan tegas bagi pihak yang berupaya bermain dengan pajak masyarakat.

"Ini kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat hedon) tindakan bu Menteri tepat sekali," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika