Kamis 23 Feb 2023 20:02 WIB

Waka DPR Komisi VIII Dorong Pemerintah Bangun Strategi Kebudayaan

Banyak daerah di Indonesia memiliki kultur yang kuat seperti NTT, NTB, dan Bali.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Erik Purnama Putra
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka.
Foto: Dok Republika
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan menilai, strategi kebudayaan Indonesia perlu dibangun. Dengan naiknya budaya ke permukaan maka budaya juga bisa menjadi potensi ekonomi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, mengatakan, budaya bukan hanya bentuk, namun juga pemahaman. Menurut politikus PDIP itu, banyak daerah di Indonesia memiliki kultur yang kuat seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.

"Itu tiga pulau berfekatan dan ketiganya daerah wisata, tapi karakter budayanya beda. Tapi saya lihat di banyak daerah wisata kita belum terlalu mengedepankan budaya kita," ujar Diah ketika menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bogor, Kamis (23/2/2023).

Dia menganggap, Indonesia perlu memiliki strategi kebudayaan. Sehingga budaya itu bisa menjadi ciri khas bangsa, yang kemudian menjadi daya tarik pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, ia khawatir, terjadi krisis identitas bangsa.

Hal itu pun menjadi tantangan tersebdiri bagaimana Pancasila bisa menjadi filosofi yang membuat bangsa Indonesia memiliki gambaran tentang dirinya. Misalnya, lanjut Diah, dengan kecintaannya terhadap Indonesia, masyarakat bisa mengembangkan teknologi serta mengukir banyak prestasi untuk Indonesia.

"Jadi ini yang hari ini tantangan kita adalah bagaimana kita menahami diri kita sebagai sebauh bangsa besar. Ini yang kemudian harus ada di diri orang Indonesia," ucap politikus PDIP tersebut.

Sementara itu, menurut Diah, saat ini tidak banyak anak muda yang mengerti soal Pancasila dan kebangsaan. Hal itu menjadi tantangan bangsa atas krisis terhadap nilai kebangsaan dan identitas kebangsaan. "Saya rasa kita harus mulai mengedepankan nilai Pancasila, termasuk program yang menjadi bagian rencana kerja pemerintah," tuturnya.

Diah menjelaskan, DPR bakal mendorong regulasi di lembaga penyiaran seperti TV, radio, maupun media sosial untuk menyampaikan nilai Pancasila. Pasalnya, dibutuhkan kreativitas tinggi untuk menerjemahkan nilai Pancasila agar bisa direalisasikan.

"Ya iya (akan disuarakan), ini kan Sosialisasi Empat Pilar. Tapi kami berharap DPRD dan kepala daerah, tetap semangat dalam terus mengutarakan dan membangun program kerja tentang pemahaman akan nilai kebangsaan," kata Diah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement