Sabtu 18 Feb 2023 23:14 WIB

BNNP: Maraknya Peredaran Narkoba di Sumbar Dipicu Kondisi Ekonomi Lemah

Menjadi kurir narkoba dinilai sebagai 'pekerjaan' yang menjanjikan secara ekonomi.

Penangkapan pengedar narkoba (ilustrasi). Menurut BNNP Sumatra Barat, peredaran narkoba di provinsi itu dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lemah.
Foto: Foto : MgRol_94
Penangkapan pengedar narkoba (ilustrasi). Menurut BNNP Sumatra Barat, peredaran narkoba di provinsi itu dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lemah.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Barat Brigjen Pol Sukria Gaos menyatakan, maraknya peredaran narkoba di provinsi itu dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Menurut dia, pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi yang dahsyat dan ini memunculkan banyak pengangguran.

"Menjadi kurir (narkoba-Red) ini menjanjikan secara ekonomi karena ada bayaran yang dapat memenuhi kebutuhan mereka," kata Sukria di Padang, Sabtu (18/2/2023).

Baca Juga

Menurut dia, Provinsi Sumbar saat ini sudah menjadi daerah transit untuk peredaran narkoba sejak terjadinya pandemi Covid-19. "Dulu Sumbar ini hanya daerah lintasan saja, namun sekarang berubah menjadi daerah transit narkoba sebelum berjalan ke provinsi lainnya," kata dia.

Dia mengatakan, terjadinya fenomena Sumbar menjadi daerah transit peredaran narkoba dikarenakan faktor ekonomi karena selama pandemi melanda beberapa waktu lalu, banyak mengakibatkan pengangguran. "Ini menjadi fenomena Sumbar menjadi transit peredaran narkoba. Selain itu, peredaran narkoba juga dimanfaatkan oleh bandar melalui media sosial dan pengiriman online," kata dia.

Sukria meminta pemerintah provinsi setempat segera memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Dengan begitu, diharapkan jumlah kurir atau pengedar narkoba di daerah ini dapat ditekan secara bersama-sama.

"Kami berharap seluruh pihak dan pemerintah daerah untuk bisa memberantas narkoba, sebab BNN tidak bisa sendiri melakukan pencegahan ataupun penindakan peredaran narkoba di Ranah Minang ini," ujarnya.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Djoinaldy mengatakan, di Sumbar pengguna narkoba tak hanya dikonsumsi golongan menengah ke atas, namun juga merambah masyarakat menengah ke bawah. "Pelajar sekarang ini menjadi sasaran empuk, sehingga kolaborasi Polda, BNN, Pemprov, DPRD Sumbar dan organisasi antinarkoba turun ke seluruh sekolah-sekolah dalam menyebarkan dampak buruk dari konsumsi narkoba serta dampak hukum yang akan ditimbulkan," ujarnya.

Dia mengatakan, sekitar 85 persen tahanan dan narapidana yang ada di Sumbar tersangkut kasus narkoba. Kondisi ini harus menjadi perhatian dan ada usulan agar mereka yang tertangkap ini dilakukan rehabilitasi.

"Saat ini mereka yang ditahan sebagai pengguna, dan saat keluar sudah menjadi pengedar. Tentu perlu formula khusus dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba," ujar Djonaldy.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement