REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Rektor Universitas Brawijaya (UB), Profesor Widodo menegaskan, kampusnya aman dan terkendali dari kasus penitipan mahasiswa baru. Hal itu disampaikannya setelah nama UB disebut dalam persidangan mantan rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Prof Karomani terkait praktik titip-menitip mahasiswa baru.

"Itu sifatnya umum jadi untuk sementara di UB tidak konsen ke situ. Insya Allah aman dan terkendali," kata Widodo kepada wartawan di UB, Kota Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam persidangan mantan prof Karomani disebutkan nama tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Marsudi Syuhud serta anggota Komisi X DPR bernama Muhammad Nur Purnamasidi. Mereka dinilai telah menitipkan nama calon mahasiswa baru kepada Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemendikbud), Prof Nizam.

Ada 24 nama calon mahasiswa di enam perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, dalam fakta di pengadilan, Nizam mengabaikannya. Adapun enam PTN yang menjadi tempat penitipan, yakni Universitas Airlangga, UB, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Malang, serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Dalam proses penerimaan mahasiswa, menurut Widodo, UB dan PTN lainnya mengikuti regulasi yang ada. Dengan kata lain, semua mekanisme dan aturan mengenai penerimaan mahasiswa baru (maba) diatur oleh kementerian. Di samping itu, penerimaan maba dikelola bersama perguruan tinggi di Indonesia sehingga sifatnya regulasinya sudah diciptakan.

Widodo menegaskan, hal terpenting adalah pengelola kampus hanya perlu mengikuti regulasi yang berlaku. Jika regulasi diikuti, dia meyakini, hal-hal yang tidak diinginkan dapat terhindari. Menurut dia, itu semua konsen UB dan semua PTN agar proses penerimaan maba dapat berlangsung dengan baik dan berasas keadilan.

Di samping itu, Widodo mengungkapkan, tidak ada biaya tambahan untuk menjadi maba UB. Seluruh informasi pembayaran kuliah telah dipasang di laman resmi kampus. Dia menyebut, tidak ada biaya tambahan selain di luar laman tersebut.

Jika ada biaya di luar situs, Widodo meminta kepada siapa pun untuk melaporkannya ke kampus. "Saya tegas sampaikan tidak ada satu rupiah pun yang keluar di luar yang tercantum di luar website. Kalau ada, itu berarti oknum. Kalau ada, laporkan ke saya, akan saya tindak," ucap eks dekan Fakultas MIPA UB itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika