Jumat 10 Feb 2023 18:18 WIB

TNI dan OPM Saling Klaim, Nasib Pilot Susi Air Masih Simpang Siur

OPM mengklaim menyandera pilot Susi Air dalam penyanderaan, TNI membantah.

Pesawat Susi Air dibakar KST Papua di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa (7/2/2023). Hingga kini keberadaan dan nasib pilot Kapten Philips Max Marthens belum diketahui. (ilustrasi)
Foto:

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB OPM) menuding TNI berbohong mengenai nasib pilot Susi Air Kapten Philips Max Marthen. Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom menegaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut saat ini dalam penguasaan KKB sebagai tawanan.

“Jika Panglima TNI bantah Pilot Susi Air tidak disandera, dan seandainya benar (disandera), maka Panglima TNI adalah seorang pembohong,” begitu kata Sebby lewat pesan singkatnya kepada Republika, di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Sebby sebelumnya mengatakan, Kapten Philips merupakan tawanan yang tak akan dibebaskan sampai pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua, dan TNI, serta Polri akan kaki dari Bumi Cenderawasih.

“Kami TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma tidak akan pernah kasih kembali atau kasih lepas pilot yang kami sandera ini. Kecuali NKRI mengakui dan lepaskan kami dari negara kolonial Indonesia (Papua Merdeka),” kata Sebby.

Sebby Sambom mengatakan, pilot maskapai sipil Susi Air tersebut disandera karena peran politik negara asalnya Selandia Baru, yang terlibat membantu Indonesia dalam 'pembantaian' warga asli Papua.

“Dengan dasar itu, maka mereka (Selandia Baru), pilot itu sebagai jaminan,” kata Sebby, Selasa (7/2/2023).

Selandia Baru, Australia, Eropa, Amerika Serikat (AS), pun Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kata Sebby, turut membantu Indonesia untuk tetap ‘menjajah’ Papua. Bahkan Sebby menuding, komunitas internasional itu, turut mendukung pasukan keamanan Indonesia, melakukan aksi-aksi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap orang-orang asli Papua.

“Kami tunggu Selandia Baru, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia bertanggung jawab. Karena pilot warga negara New Zealand (Selandia Baru) itu, kami TPNPB-OPM akan tetap menyandera sampai negara-negara itu bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di Papua,” kata Sebby.

“Dengan dasari itu, maka pilot itu sebagai jaminan untuk PBB, Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru, harus bicara. Karena mereka yang mengirimkan peralatan perang kepada Indonesia, melatih TNI Polri untuk membunuh kami orang asli Papua selama 60 tahun,” ujar Sebby.

Amnesty Internasional Indonesia mengecam tindakan KKB Papua yang melakukan penyerangan dan penyanderaan terhadap warga sipil di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid mendesak agar TPNPB-OPM segera membebaskan para sandera.

Termasuk Kapten Philips Max Marthin, pilot armada penerbangan sipil Susi Air. Usman mendesak agar KKB maupun pihak TPNPB melepaskan semua sandera dengan kondisi hidup.

“Kami (Amnesty Internasional) mengecam keras serangan terhadap warga dan objek sipil di Papua. Kami mendesak agar pilot dan sejumlah orang lainnya yang disandera, segera dibebaskan dalam keadaan selamat,” kata Usman Hamid dalam siaran pers resmi Amnesty Indonesia, yang diterima Republika, di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

 

photo
Ilustrasi Anak Sekolah di Papua - (republika/mgrol100)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement