REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon membenarkan adanya perjanjian terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ia sendiri mengaku sebagai orang yang menyusun draf perjanjian tersebut.

"Kalau itu ada, ada, kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," ujar Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (6/2).

Namun, ada beberapa hal yang dimintanya untuk ditanyakan langsung kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno. Termasuk kabar adanya utang Anies sebesar Rp 50 miliar.

"Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu," ujar Fadli.

Diketahui, Anies disebut pernah berutang senilai Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno, saat keduanya maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Perjanjian utang-piutang antara Anies dengan Sandiaga Uno itu diceritakan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa.

Isi surat perjanjian utang-piutang itu disusun oleh Riktik Rizkiyana. Riktik saat itu adalah pengacara Sandiaga Uno. Erwin mengungkapkan, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga.

Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.