REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD PDIP Jawa Timur sebagai keputusan tepat dan progresif. Penunjukkan Said Abdullah dilakukan seiring mundurnya ketua DPD PDIP Jatim sebelumnya, yakni Kusnadi.

Surokim menyebut, prombakan di pucuk pimpinan PDIP Jatim yang dilakukan menunjukkan partai sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim. Dimana Kusnadi sebelumnya telah menjalani dua kali pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dana hibah yang ditangani KPK.

"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim dikonfirmasi Ahad (5/2).

Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan. PDIP, lanjut Surokim, selangkah lebih maju dibanding partai lain yang hingga saat ini belum memberikan respon atas bergulirnya kasus korupsi dana hibah tersebut.

"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," ujarnya.

Adapun terkait penunjukan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur, dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP. Artinya, kata dia, PDIP ingin mepertahankan capaiannya di Jatim, sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.

Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari penangkapan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022. Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim sekaligus Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Anang Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika