Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan merugi jika tidak segera memutuskan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) setelah pernyataan PKS yang tetap berkomitmen mengusung bakal capres Anies Baswedan. Sementara itu, Koalisi Gerindra-PKB juga telah selesai membuka kantor Sekretariatan Bersama (Sekber).
"Terkesan, KIB seperti menunggu keputusan PDIP atau Jokowi soal siapa capres yang diusung. Di titik inilah justru ini sebuah kerugian politik yang besar bagi KIB apalagi menimbang petahana tak bisa maju lagi," kata Agung kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).
Apalagi, lanjut dia, dinamika politik di partai politik koalisi juga mengemuka, karena isu-isu politik yang berkembang. Mulai soal sistem proporsional tertutup vs proporsional terbuka, kemudian gonjang-ganjing reshuffle kabinet, dan hal-hal lain serta isu strategis yang mungkin mempengaruhi perdebatan di masyarakat, utamanya soal-soal ekonomi dan resesi.
Agung menilai ketiadaan King Maker yang solid di KIB akan cenderung lebih memperlemah pergerakan, sebagaimana yang ada di PDIP, KIR, dan KIP. Hal ini juga yang membuat KIB lebih rentan bubar bila tak menyikapi dinamisasi koalisi parpol lain dan segera bersikap soal capres-cawapres.
"Di PDIP ada sosok tunggal Megawati, kemudian di KIR ada Prabowo dan Cak Imin, dan di KPI mengemuka Surya Paloh, SBY, dan SS (Salim Segaf). Sementara di KIB?," terangnya.
Posisi PPP saat ini, menurut dia, baru saja selesai dari konflik internal, sosok Mardiono sedang meretas jalan menyolidkan partai. Kemudian di PAN dan Golkar, kedua ketua umumnya sampai saat ini secara figur kurang memadai sebagai capres/cawapres karena soal elektabilitas.
"Karena itulah posisi KIB akan semakin rugi bila hanya terus menunggu selesainya konstalasi semua parpol koalisi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengakui, bahwa KIB masih menunggu tiga hal dari perkembangan politik saat ini. Pertama adalah sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Pertama, tentu pada akhirnya PDIP akan memutuskan siapa sebagai capres dan cawapres," ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Kedua adalah Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. KIB disebutnya memantau perkembangan penentuan pasangan capres dan cawapres dari koalisi tersebut.
"Dan yang ketika saya kira yang tentu akan dilihat juga adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kita lihat perkembangannya," ujar Arsul.
Di samping itu, KIB bersama Partai Golkar dan PAN tak memiliki keterburu-buruan dalam menentukan capres-cawapres. Meskipun KIB telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
"Kami di KIB juga tidak merasa ada keperluan untuk terburu-buru atau menentukan, sekarang jadi ya tenang-tenang sajalah dulu," ujar Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
