REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar, Antara
Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (capres) pertama yang secara teori telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan (presidential threshold) 20 persen setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan dukungannya. Beberapa analis politik memprediksi ke depannya, akan tetap ada upaya-upaya mengganggu atau bahkan menjegal Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024.
Pengamat komunikasi politik, M Jamiluddin Ritonga menilai, ada banyak pihak yang kecewa, terutama yang selama ini tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi capres. "Bagi mereka, Anies itu ancaman," kata Jamiluddin, Senin (31/1/2023).
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul itu melihat, sosok Anies Baswedan dianggap sebagai antikemapanan. Karenanya, mereka sangat tidak nyaman dengan semboyan perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan dan diusung Koalisi Perubahan.
Selain itu, lanjut Jamiluddin, mereka diperkirakan akan terus mengintensifkan pengadangan terhadap Anies setiap sosialisasi ke daerah. Dengan cara itu, kelompok anti-Anies mau menciptakan opini jika Anies setiap ke daerah ditolak warga setempat.
Penggiringan opini semacam ini terus dilakukan untuk menghambat laju elektoral Anies. Oleh karena itu, ia menyarankan, Koalisi Perubahan harus cermati gerakan pihak-pihak yang selama ini anti Anies karena bisa saja menghalalkan segala cara.
"Termasuk, jalur hukum untuk menggagalkan Anies," ujar Jamiluddin.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan deklarasi PKS untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres semakin memantapkan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Kini menurut Najmuddin, Anies sudah mengantongi syarat lengkap untuk maju di Pilpres 2024 dengan jumlah total 25,03 persen presidential theresold.
"Langkah Koalisi Perubahan ini tentu membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra-PKB panik,” kata Najmuddin, Selasa (31/1/2023).
Di awal-awal deklarasi pencapresan Anies oleh Partai Nasdem, banyak yang mencoba menggoyahkan PKS dan Demokrat untuk membentuk Koalisi Perubahan. Kini dengan deklarasi Demokrat dan PKS menyusul Nasdem akan sulit bagi pihak lain mengganjal Anies.
Najmuddin menambahkan saat ini Koalisi Perubahan tinggal duduk bersama untuk menyimpulkan nama yang akan diusung menjadi cawapres pendukung Anies.
Ia melihat tidak tertutup juga kemungkinan bagi tokoh atau parpol lain bergabung dengan Koalisi Perubahan. Karena kandidat pesaing yakni KIB dan Koalisi Indonesia Raya (Gerindra-PKB) belum juga memantapkan nama capres yang akan diusung. Begitu juga dengan PDIP yang saat ini belum mengerucutkan nama capres dan juga rekan koalisi.
Sebelumnya, analis politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, Koalisi Perubahan bisa hanya sebatas wacana jika para elite dari Nasdem, PKS, dan Demokrat tidak segera meneken perjanjian resmi koalisi. Apalagi, masing-masing elite parpol tersebut saat ini diketahui melancarkan silaturahmi ke parpol di luar Koalisi Perubahan.
Arifki menyoroti pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1/2023) pekan lalu. Ia menduga, masih ada ada keraguan sekaligus peluang lain dari Partai Nasdem dalam melanjutkan Koalisi Perubahan, yang disebabkan rencana Jokowi merombak kabinetnya dalam waktu dekat.
"Bisa saja kan? Nasdem bakal kembali menjadi bagian penting Pemerintahan Jokowi dengan jaminan dipertahankannya menteri-menterinya di kabinet. Syarat lainnya tentu mendukung capres yang diusung oleh Jokowi di 2024," katanya Arifki, belum lama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
