REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memprioritaskan bantuan alat USG, Antropometri, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab, Provinsi NTT sebagai penyumbang tertinggi anak stunting di Indonesia dengan angka 37,8 persen berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021.

"Target kita tahun ini untuk Provinsi NTT tidak ada lagi puskemas yang kekurangan alat USG serta tidak ada lagi Posyandu yang belum mendapatkan antropometri," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dikutip dari website Kemenko PMK, Kamis (26/1/2023).

Muhadjir mengatakan, saat ini sedang dilakukan pemeringkatan skala prioritas bagi daerah yang membutuhkan bantuan alat USG, Antropometri, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih. Selain itu, program pelatihan juga terus diintensifkan kepada para petugas yang bekerja di lapangan sehingga data yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan tidak berbeda jauh.

“Secara umum saya lihat sudah ada progres yang cukup baik. Banyak inovasi-invoasi yang telah dilakukan melalui perubahan mindset dari masyarakat. Terkait pentingnya pola hidup sehat yang harus ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber makanan lokal," ujarnya.

Sedangkan untuk data kemiskinan ekstrem, Provinsi NTT memiliki 5 kabupaten prioritas dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebesar 89.410 KK. Jumlah tersebut tersebar di lima kabupaten, yakni Sumba Timur,  Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur.

Muhadjir menyebut penanganan stunting juga beririsan dengan kemiskinan ekstrem, sehingga penyelesaian keduanya harus dilakukan bersamaan. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, perumusan kebijakan tetap mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang disebar ke masing-masing daerah.

"Harapannya para kepala desa sudah menerima data tersebut sehingga penerima bantuan dapat tepat sasaran," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika