REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyelesaian Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota tidak terhambat meski menjelang tahun politik. Kiai Ma'ruf mengatakan, sesuai target setiap kabupaten/kota harus sudah memiliki MPP pada 2024.
"Di tahun 2023-2024 itu sudah masuk dalam tahun politik tentu menyedot energi dan perhatian pemerintah daerah. Tugas kita masih 411," ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KBRBN) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Ma'ruf mengatakan, hingga akhir Desember 2022 telah berdiri 103 MPP atau 20 persen dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Ma'ruf mengingatkan, masih tersisa 80 persen atau sekitar 411 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP.
"Pekerjaan rumah kita menyisakan 80 persen sisanya atau 411 MPP yang harus kita buat, karena target kita di 2024 itu sudah 100 persen MPP," ujarnya.
Ma'ruf mengingatkan, pembentukan MPP tetap diprioritaskan meskipun di tahun politik. Karena itu, pertemuan hari ini untuk merumuskan langkah langkah percepatan pembangunan MPP khususnya MPP digital.
Dia mengatakan, rapat juga membahas untuk mengatasi kendala yang dihadapi baik di level pusat, daerah terkait juga kekurangan talenta sistem digital di daerah, masih banyak yang belum terisi. Sementara, MPP digital yang berbasis teknologi informasi menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat.
"Ini komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatakan iklim investasi, saya kira itu," ujarnya.
Rapat dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury.
Ikuti Whatsapp Channel Republika