REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam ikhtiar tersebut, jelasnya tak boleh ada sikap saling memaksakan kehendak.
"Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri, contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A, itu maksa," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1).
Koalisi harus terbentuk ketika ada konsensus antara semua partai politik yang ingin bekerja sama. Sebab, konsensus tersebut merupakan cara untuk mendapatkan restu dan menghadirkan kemenangan.
"Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan, yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Karena kami ingin meyakinkan Indonesia bisa berubah lebih baik tentunya dan melalui koalisi ini mudah-mudahan terbuka jalan itu," ujar AHY.
Jelasnya, dalam proses penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus dilandasi dengan keyakinan, bukan sikap saling memaksakan kehendaknya masik-masing.
"Sekali lagi tidak boleh memang saling memaksakan, tapi sebaliknya kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang merepresentasi. Saya ulangi pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan," ujar putra sulung Susilo Bambnag Yudhoyono (SBY) itu.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali juga menyinggung agar tak ada pihak yang memaksakan kehendaknya dalam rencana pembentukan Koalisi Perubahan. Kerja sama politik haruslah dilandasi dengan prinsip kesetaraan.
"Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini," ujar Ali.
Partai Nasdem sendiri sudah mendeklarasikan Anies Baswedan yang notabenenya bukanlah kadernya menjadi bakal calon presiden. Bahkan, pendeklarasiannya tersebut sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Partai Demokrat dan PKS.
Namun ia menyinggung, jika ada salah satu partai yang memaksakan kadernya menjadi cawapres dari Anies, ada peluang bahwa koalisi terancam bubar. Karenanya disampaikan sekali lagi, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama.
"Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu," ujar Ali.
"Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika