REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp 5,4 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini sejak 23 Desember 2022 lalu. Bantuan tersebut diberikan Suharyanto secara simbolis saat kunjungan kerja sekaligus memimpin rapat koordinasi di kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/1/2023).
"Secara rinci, dukungan bantuan penanganan darurat tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 500 juta, dan 14 Kabupaten Kota terdampak menerima masing-masing Rp 250 juta untuk dana operasional, dan Rp 100 juta untuk bantuan logistik. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 5,4 miliar," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (9/1/2023).
Adapun 14 kabupaten/kota terdampak yang menerima bantuan antara lain Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, Enrekang, Luwu Utara, Bone, Jeneponto, Pare-pare, Pangkep, Selayar, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Barru, dan Bulu Kumba. Selain itu BNPB juga memberikan bantuan masing-masing 1.000 buah selimut dan 1.000 buah matras.
Sebelumnya BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat juga telah menyerahkan bantuan kepada lima kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa, Soppeng, Wajo, dan Takalar pada akhir Desember 2022. Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai (DSP) operasional masing-masing sebesar Rp 250 juta, DSP logistik senilai Rp 100 juta, dan 8.500 buah selimut.
Sementara itu, dalam arahannya Suharyanto menyampaikan untuk melibatkan semua pihak dalam penanganan bencana, termasuk penanganan bencana di Sulawesi Selatan, karena bencana adalah urusan bersama. Sementara itu, Suharyanto menambahkan tidak ada satupun lembaga yang dapat menyelesaikan penanganan bencana sendirian. Bencana adalah urusan bersama.
Dalam kunjungan kerjanya, Kepala BNPB beserta rombongan juga menyambangi warga terdampak banjir dan angin kencang di Desa Aeng Batubatu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini Suharyanto berdialog dengan warga yang menyampaikan keluh kesahnya.
Suharyanto juga memberikan arahannya kepada pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki infrastruktur dan merencanakan berbagai langkah kesiapsiagaan agar dapat mengantisipasi bencana yang akan datang sehingga dapat mengurangi korban terdampak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan akibat bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin kencang yang melanda wilayahnya, terdapat 19 kabupaten/kota terdampak dan sembilan kabupaten berstatus tanggap darurat bencana alam.
Sampai dengan Sabtu, (7/1/2023) sebanyak 26.263 Kepala Keluarga (KK) atau 60.948 jiwa terdampak dan 10 orang meninggal dunia. Tercatat 1.168 unit rumah rusak, dengan rincian 190 unit rusak berat, 210 unit rusak sedang dan 894 unit rusak ringan.
Disela-sela kunjungannya, Suharyanto juga menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan perihal upaya pemerintah pusat dalam mengantisipasi berbagai bencana di Tanah Air.
"BNPB telah berkoordinasi dengan BMKG, BRIN dan TNI AU untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Sudah berhasil dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Kita juga menyiapkan intervensi serupa di Sulawesi Selatan," katanya.
Perlu diketahui, teknologi modifikasi cuaca telah dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem sejak 25 Desember 2022. Hingga Ahad (8/1/2023) sebanyak 67.300 kilogram garam NaCl telah disemai di berbagai wilayah di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika