REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyoroti banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat dan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat baru-baru ini. Sebelumnya, PKL sudah direlokasi di satu tempat agar trotoar yang sudah dilebarkan Pemprov DKI nyaman bagi para pejalan kaki.

Menyikapi maraknya PKL mengokupansi trotoar, Gembong meminta Pemprov DKI Jakarta agar bisa memperkuat edukasi dan pengawasan. Pasalnya, relokasi para PKL dari lokasi terkait telah dilakukan sebelumnya ke Kota Intan, tak jauh dari Kota Tua sejak 2018.

Sayangnya, tiadanya pengawasan di lapangan membuat para PKL itu kembali ke lokasi yang lebih ramai pengunjung. "Harusnya pembeli yang datangin PKL bukan sebaliknya. Ini kan PKL datangin pembeli," kata Gembong saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Senin (9/1/2023).

Dia menegaskan, permasalahan ketertiban yang terkait dengan PKL hanya sebatas pengawasan dan edukasi. Sehingga, Gembong mendorong Pemprov DKI perlu memperkuat langkah efektif di dua hal tersebut. "Perlu ada sosialisasi, setelah dilakukan sosialisasi selanjutnya pengawasan," ujarnya.

Khusus untuk PKL yang telah direlokasi dan balik ke lokasi yang ramai pengunjung, pihaknya menyarankan agar penataan difokuskan di tempat tertentu. Menyoal tempat relokasi yang dianggap sepi dari pengunjung, Gembong meminta para pedagang bisa bersabar dan percaya terkait edukasi yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya, seorang warganet @RKevin_Ramdhani mengabarkan kawasan Kota Tua semakin tidak teratur. Hal itu karena PKL yang sebelumnya dipusatkan di satu titik, kini bisa berjualan bebas di dekat halte Kota Tua hingga menyebabkan macet.

"Pemandangan sore ini di depan Stasiun Jakarta Kota. Jadi makin semrawut begini wkwk," ujarnya. Kemudian, ada yang membalas jika trotoar di Masjid Istiqlal kini juga dipenuhi trotoar. Hal itu terjadi karena pengawasan dari Pemprov DKI yang kendur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika