REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Jokowi harus fokus pada peningkatan demokrasi di ASEAN. Terutama memberikan sanksi kepada junta militer Myanmar yang mengudeta dan memenjarakan Aung San Suu Kyi selama 33 tahun.
Selain itu, kedua kepala negara harus membuat kedua negaranya sendiri, Malaysia dan Indonesia, menjadi teladan dalam demokrasi, yakni memutus praktik-praktik curang dalam sistem demokrasi, seperti kecurangan pemilu dan pembatasan kebebasan sipil, yang banyak terjadi beberapa dekade belakangan ini.
"Pertemuan kedua pemimpin ini sangat penting, mengingat Indonesia menjadi pemimpin ASEAN tahun ini dan Malaysia mempunyai pemimpin baru yang pro demokrasi. Demokrasi di ASEAN tentu tidak perlu membebek pada demokrasi di Barat. Selain mengambil hal-hal yang baik dalam demokrasi Barat, ASEAN perlu memasukkan kebajikan lokal yang berakar pada budaya dari bangsa-bangsa di ASEAN," kata Syahganda Nainggolan, ketua lembaga Sabang Merauke Circle (SMC), menanggapi rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim ke Indonesia pada Senin depan, Jumat (6/1/2023).
Menurut Syahganda, sebagai komunitas dengan jumlah penduduk sekitar 700 juta jiwa, ASEAN harus mampu menjadi pusat peradaban dunia ke depan. Apalagi, saat ini dunia sedang membutuhkan arah baru setelah selesainya pandemi covid-19 dan munculnya globalisasi dengan sistem multipolar.
Terkait hubungan bilateral kedua negara, Syahganda berharap Anwar Ibrahim dapat membantu tiga juta pekerja Indonesia di Malaysia untuk leluasa dalam menjalankan hak-hak demokrasi menjelang pemilu Indonesia tahun depan. Hal itu dapat dilakukan, antara lain meminta pengusaha Malaysia mempermudah pekerja Indonesia dalam kaitannya dengan pemilu, serta menjamin sistem logistik dan keamanan di Malaysia membantu Indonesia secara berkualitas.
Syahganda juga mengapresiasi Anwar Ibrahim yang akan mengadakan temu sahabat dengan tokoh-tokoh aktivis Indonesia di sela-sela kunjungan kenegaraan tersebut.
"Tindakan ini adalah contoh dari seorang pemimpin yang tidak melupakan sejarah persahabatan masa lalu yang cukup kuat, dengan berbagai kalangan politik di Indonesia. Modal dasar ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua bangsa dan masyarakat ASEAN ke depan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
