Hukum dan keadilan
Rustika memaparkan, hal yang cukup menarik pada riset ini adalah pada masalah penegakan hukum. Beberapa tahun terakhir, kata dia, masalah penanganan korupsi selalu masuk sebagai agenda penanganan hukum terbesar. Namun pada 2022, penanganan hukum lebih banyak ditujukan pada masalah keadilan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan Tragedi Kanjuruhan. Pemberitaan kasus Pembunuhan Brigadir J menjadi isu yang cukup mengejutkan masyarakat, dan sedemikian menariknya kasus ini di mata media sehingga menjadikannya isu terbesar ke empat di media sepanjang 2022. Sementara, Tragedi Kanjuruhan masuk dalam 17 isu terbesar nasional.
“Terlihat dalam dua isu besar ini, peran media sangat proaktif mengawal proses penegakan hukum atau rasa keadilan masyarakat terhadap penanganan kasus, rajin memberikan informasi kepada public atas berbagai perkembangan isu, dan turut serta memberikan “tekanan” kepada aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan kasus,” ujar Rustika. Berbeda dengan isu Kanjuruhan yang relatif cepat landai, kasus pembunuhan Brigadir J merupakan kasus yang terus diberitakan secara masif oleh berbagai media baik lokal, nasional, dan bahkan internasional.
Pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir J sepanjang 2022 mencapai 331.685 berita, dan secara jumlah menjadi isu terbesar keempat yang dipublikasi media. Meski demikian, bisa dikatakan bahwa kasus ini merupakan satu kasus dengan pemberitaan terbesar di Indonesia dan secara konsisten sejak 11 Juli saat kasus itu mencuat hingga hari ini. Jika dihitung rata-rata, terdapat sebanyak 2073 berita setiap harinya mengenai perkembangan kasus tersebut.
Tak heran, apabila Ferdy Sambo yang menjadi terdakwa utama dalam kasus ini menjadi nama yang terbanyak diberitakan media di posisi kedua. Sementara istrinya, Putri Candrawathi, yang juga menjadi terdakwa juga masuk dalam 25 nama terbanyak diberitakan media.
Meski demikian, lanjut Rustika, secara persentase atensi media terhadap 20 isu terbesar, isu ekonomi mendapat porsi terbesar, yakni sebanyak 25%, disusul penegakan hukum 24%, politik dan lingkungan/kesehatan yang masing-masing 20%, serta agenda nasional sebanyak 11%. “Hal ini juga menunjukkan peran media dalam komunikasi public terhadap berbagai masalah atau kebijakan public yang berdampak pada kehidupan Bersama. Pergulatan bangsa dalam memulihkan kondisi perekonomian pasca-pandemi menjadi isu yang terus diangkat, di tengah bayang-bayang krisis ekonomi global”.
Sepanjang 2022, lanjut Rustika, media online juga banyak memberikan dorongan atas berbagai agenda nasional Indonesia, seperti penyelenggaraan G20, MotoGP, dan kelanjutan pembangunan IKN yang banyak menuai pro kontra atau polemik. Termasuk bagian ini, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji atau umrah pascapandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
