REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyoroti isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang terus dihembuskan sejumlah pihak selama 2022. Isu penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden ditegaskannya melanggar konstitusi.
"PKS menyerukan kepada seluruh pemimpin bangsa, agar menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Syaikhu dalam pidato kebangsaan akhir tahunnya, Jumat (30/12/2022).
"Tahapan verifikasi, pengumuman dan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 telah dilaksanakan. Tugas kita saat ini bersama-sama memastikan seluruh rangkaian pemilu berjalan luber, jurdil, damai, dan demokratis," ujarnya.
PKS sejak awal tegas menolak wacana tersebut, karena jelas bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Esensi amandemen dan amanat reformasi adalah adanya pembatasan kekuasaan, khususnya bagi presiden adalah maksimal dua periode.
"Terlebih berdasarkan hasil berbagai lembaga survei seperti LSI pada Maret 2022, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu dengan alasan apapun. Baik karena pandemi, alasan pemulihan ekonomi, maupun pembangunan IKN," ujar Syaikhu.
DPR dan pemerintah sendiri sudah bersepakat untuk melaksanakan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah sering menyatakan, dirinya taat kepada konstitusi. "Kita juga meminta penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan independen. Mari bersama sukseskan pemilu serentak 2024, menjadi pemilu yang bermartabat," ujar Syaikhu.
Di samping itu, terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, PKS mendorong hadirnya lebih dari dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, penting untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah meningkatnya intensitas politik menjelang Pilpres 2024. Seluruh elemen bangsa harus mengedepankan harmoni dan keutuhan bangsa di atas kepentingan partai atau kelompok.
Namun tak dapat dipungkirinya, kini masih terjadi polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat pasca pemilihan umum (Pemilu) 2019. Hal itu salah satunya disebabkan oleh hadirnya hanya dua paslon capres dan cawapres.
"Bangsa ini sudah banyak belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya Pilpres 2019 bahwa kontestasi politik yang seharusnya mengantarkan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, justru malah berujung pada polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat," ujar mantan wakil wali kota Bekasi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
