REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menepis isu penundaan Pemilu 2024 yang diembuskan sejumlah partai lantaran banyak laporan dugaan kecurangan. Menurut Hasyim, mulai banyaknya pelaporan, pengaduan, bahkan makian terhadap KPU justru merupakan pertanda bahwa pemilu bakal terlaksana.
"Justru dalam pandangan KPU, kalau ada yang ribut-ribut, kalau ada yang ramai-ramai ini justru ini menunjukkan bahwa Pemilu 2024 pasti jadi," kata Hasyim kepada wartawan di kantornya, Jumat (30/12).
"Kalau diam aja, justru KPU malah khawatir karena sudah situasi seperti ini (satu tahun jelang pemilu) kok sepi-sepi saja. Jadi kalau ada, judicial review di MK, ada yang maki-maki KPU, itu sudah dipastikan pemilu jalan," imbuhnya.
Terkait berbagai pengaduan dugaan pelanggaran etik komisioner KPU yang tengah bergulir, Hasyim mengaku pihaknya tidak terusik sama sekali. Baginya, memang sudah risiko petugas maupun komisioner KPU menjadi terlapor, teradu, tergugat, maupun termohon.
Dia mengatakan, para komisioner yang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siap menghadapi persidangan dugaan pelanggaran etik.
Menurutnya, memberikan jawaban dalam forum resmi DKPP merupakan salah satu strategi KPU menghadapi berbagai tudingan pelanggaran maupun dugaan kecurangan yang dilontarkan sejumlah pihak.
"Ada saatnya, katakanlah ada panggilan sidang atau segala macam, kami taat untuk menghadiri sidang-sidang itu," ungkap Hasyim.
Sejauh ini, ada empat pengaduan yang masuk ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik para komisioner KPU RI hingga komisioner KPU daerah. Mulai dari dugaan intimidasi untuk memanipulasi data partai, dugaan tindakan asusila Hasyim terhadap Hasnaeni, dugaan pelanggaran etik terkait administrasi, hingga dugaan manipulasi data demi meloloskan partai tertentu.
Di tengah banyaknya pengaduan dugaan kecurangan itu, sejumlah partai politik yang sudah dinyatakan gagal jadi peserta Pemilu 2024 seperti Partai Masyumi dan Partai Republik Satu menyuarakan penundaan pemilu. Partai-partai gagal lolos pemilu itu menamakan dirinya Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG).
Ketua GMPG sekaligus Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani mengatakan, munculnya dugaan manipulasi data dan intimidasi mengindikasikan bahwa KPU telah berbuat curang dan melenceng dari tugasnya. Karena itu, GMPG meminta tahapan Pemilu 2024 dihentikan.
Menurut Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, untuk menyetop isu penundaan pemilu, KPU RI harus segera menyelesaikan perkara dugaan kecurangan dan pelanggaran etik yang tengah menerpa.
KPU, kata dia, dapat menyelesaikan perkara itu dengan dua cara. Pertama, memberikan penjelasan terbuka soal berbagai dugaan kecurangan maupun dugaan pelanggaran etik para komisionernya. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik kepada KPU bisa dipulihkan sehingga narasi penundaan pemilu bisa ditampik.
Kedua, KPU RI harus melakukan perbaikan internal. Di sisi lain, KPU RI juga harus memastikan komisionernya untuk menjalani proses hukum yang sedang bergulir di DKPP.
Hasyim diketahui belum memberikan penjelasan terbuka soal dugaan tindakan asusila terhadap Hasnaeni alias Wanita Emas. Sedangkan komisioner KPU RI Idham Holik sudah membantah bahwa dirinya melakukan tindakan intimidasi terhadap KPU daerah.
Hanya saja, KPU RI hingga kini belum memberikan penjelasan gamblang soal dugaan manipulasi data, dengan alasan masih melakukan penelusuran internal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
