REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti soal isu pembelahan politik pada Pemilu 2024. Haedar menyarankan agar pembelahan tidak terjadi kembali, perlu dilakukan prakondisi selama 1,5 tahun mendatang.
"Kita juga berharap ada waktu kita untuk 1,5 tahun ini menciptakan prakondisi agar apa yang selama ini menjadi isu yang masih diangkat yaitu pembelahan politik tidak terjadi," kata Haedar di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Kamis (29/12/2022).
Haedar juga mengajak semua pihak untuk menutup buku pembelahan politik sebagaimana pengalaman Pemilu 2019. Menurutnya, upaya menghentikan pembelahan politik bisa dilakukan mulai dari sekarang.
"Kalau ada pihak-pihak yang memberi warning bahwa tugas pemerintah pemilu 2024 itu berat karena ada pembelahan politik, justru dibalik bahwa semuanya justru harus berkomitmen jangan tunggu di 2024, tapi satu tahun ini, 2023, kita justru harus bersama menciptakan kondisi agar pembelaan politik tidak terjadi," ujarnya.
Ia menambahkan, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang demokratis dan alamiah, namun pembelahan politik yang menyebabkan kekuatan bangsa terbelah harus dihindari. Pemilu merupakan pertarungan ideologi dan pertarungan berbagai kepentingan yang saling berhadapan dan merusak keutuhan bangsa.
"Mari kita pra kondisikan untuk tidak terjadi.dengan cara apa? Semua pihak perlu mengembangkan, memproduksi isu-isu pernyataan-pernyataan sekaligus energi positif dalam kehidupan kebangsaan," ucapnya.
Haedar mengajak elite dan masyarakat untuk memproduksi sikap, pernyataan, narasi yang positif. Dengan demikian, diharapkan bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang bersatu.
"Tetap satu sama lain toleran dalam perbedaan politik, bahkan juga tidak menjadi masalah siapapun yang berkontestasi sejauh memang sudah memenuhi persyaratan dan semuanya mengikuti koridor yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan," kata dia.
"Jadi kuncinya pada kita, komitmen seluruh elite bangsa baik di institusi negara atau pemerintahan maupun non pemerintahan bahkan warga bangsa untuk mengakhiri pembelahan politik. Jangan nunggu di 2024. Mulailah dari 1 Januari 2023. bila perlu tutup buku di akhir tahun," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika