REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan keprihatinannya atas kondisi industri pers saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Ini disampaikannya menyusul berhenti beroperasinya sejumlah media cetak dan beralih ke digital.
"Memang saya mendengar informasi dari Pak Masduki (Jubir Wapres), yang juga mantan wartawan, tentang kehidupan media saat ini yang katanya sedang lagi tidak begitu baik," ujar Kiai Ma'ruf di Kediaman Wapres, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Karena itu, Kiai Ma'ruf mengumpulkan para pemimpin redaksi media massa dan organisasi pers dan media untuk mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi pers saat ini.
Ma'ruf berharap, negara bisa hadir mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pers saat ini.
"Pertemuan ini diharapkan muncul nanti semacam butir-butir penting yang bisa jadi bahan kebijakan yang nanti kita usahakan, seperti apa langkah-langkahnya agar negara juga bisa hadir dan memberikan solusi-solusi tepat guna bagi masalah media dalam peesoalan yang dihadapi media," ujar Ma'ruf.
Dalam pertemuan itu, Ma'ruf juga tidak menampik jika acara ini tercetus setelah dirinya mendengar beralihnya Republika dari media cetak ke full digital. Perubahan ini, lanjut Ma'ruf juga terjadi di media cetak lainnya
"Saya memang merasa agak terkejut membaca pengumuman dari Republika yang beralih ke digital, ada juga beberapa media cetak lainnya dan akan beralih ke media online," ujarnya.
"Saya kira malam ini saya tentu ingin mendengar cerita tidak baiknya itu seperti apa yang menurut saya bisa langsung dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang persoalan yang dihadapi media yang sesungguhnya dari pemimpin redaksi juga pemimpin organisasi media," ujarnya.
Salah satu Pokja Dewan Pers Agus Sudibyo menyampaikan kondisi industri pers saat ini tidak lepas dari adanya disrupsi digital dan derasnya kehadiran platform global. Kondisi ini tidak diikuti dengan aturan seimbang antara media mainstream dan platform.
Menurutnya, situasi ini jika dibiarkan akan mengancam industri pers khususnya media mainstream. Karena itu, Agus mendorong kehadiran negara mengatasi permasalahan tersebut.
"Harus ada intervensi negara, negara hadir. Platform global menguasai 70 persen surplus ekonomi digital. Dalam rezim manapun berkuasa lebih 70 persen harus dikendalikan," ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi yang mengharapkan kehadiran negara dalam mendukung industri pers. Saat ini, Republika juga akan beralih secara penuh ke digital.
"Kita mencoba tetap mendeliver konten konten kita secara lebih masif dan mungkin lebih realtime untuk teman teman di daerah daerah sulit terjangkau, dengan platform yang kita bangun hari ini untuk menikmati itu," ujar Irfan.
"PR kita merancang bisnis model yang ideal supaya bisa sustain dan ini tidak lepas dari ekosistem media yang mendukung," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
