REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan diakhirinya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan dilakukan setelah Pemerintah memantau kondisi Covid-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru 2023 (nataru). Ma'ruf mengatakan, meski kondisi Covid-19 di Indonesia sudah dalam tren penurunan, pemerintah tetap berhati-hati terhadap penularan kasus.
"Sudah ada keinginanan menghentikan PPKM jadi normal kembali, tetapi itu masih harus dilihat nanti akhir Nataru ini, kita lihat dampak daripada natal dan tahun baru ini dampaknya seperti apa, nanti itu akan jadi ukurannya," ujar Ma'ruf dalam keterangannya di sela kunjungan kerja ke Bali, Kamis (22/12/2022).
Dengan demikian, kata Ma'ruf, jika kondisi Covid-19 setelah Nataru tetap melandai maka PPKM akan dihentikan. Namun, jika kasus Covid-19 mengalami kenaikan maka kebijakan PPKM ini tetap dipertahankan.
"Artinya kalau itu keadaannya masih tetap landai saya kira kita sudah bisa masuk kepada mengehentikan PPKM," ujarnya.
Ma'ruf menyebut, pemerintah saat ini tetap waspada mengingat masih munculnya varian baru. Ini juga membuat sejumlah negara mengalami kenaikan kasus seperti di China.
Selain itu, berdasarkan beberapa analisa dari para ilmuwan dan ahli mengingatkan untuk tetap waspada. "Karena di China naik, jangan sampai naik di china berdampak pada kita, karena itu kita terus antisipasi," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf juga mendorong peningkatan capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster. Sebab, saat ini capaian vaksinasi booster belum optimal.
"Vaksinasi terus digencarkan supaya kita artinya sudah tidak berpengaruh lagi karena sudah memiliki booster supaya kita memiliki kekebalan, itu yang kita terus lakukan dan waspada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
