REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan KH Husin Nafarin menyampaikan MUI Kalsel berposisi netral pada tahun politik Pemilu 2024.

"Kami orang yang harus netral di Majelis Ulama ini," ujarnya pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kalsel, Rabu (21/12/2022).

Menurut dia, Mukerda ini tidak akan membahas politik untuk Pemilu 2024, tetapi hanya terkait permasalahan agama Islam. "Untuk yang ingin menjadi anggota legislatif dan presiden, silakan langsung ke masyarakat, kami mendoakan saja semoga semua mendapat kebaikan," ujarnya.

KH Husin Nafarin pun menyampaikan MUI Kalsel akan menyoroti berbagai permasalahan terkini, khususnya dalam hukum-hukum syariat. "Banyak yang kita bahas, fokusnya masalah keagamaan, apa dan bagaimana umat dalam hidup ini, jika ada yang menyimpang, kita luruskan, misalnya ajaran sesat," ujarnya.

Dia pun meminta seluruh peserta serius mengikuti Mukerda ini sehingga dapat memberikan masukan untuk kepentingan umat di Banua (Kalsel) sesuai tema "Optimalisasi peran MUI Kalsel dalam berkhidmat umat dan banua". Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kalsel, Sulkan yang membuka kegiatan Mukerda MUI Kalsel menyampaikan pesan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mengapresiasi kegiatan tersebut.

Dia pun menyampaikan MUI sangat berarti bagi pemerintah provinsi sebagai mitra membantu giat kebangsaan khususnya di bidang agama. "Karena agama tidak bisa dipisahkan dari negara, posisinya fundamental yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan manusia," ujarnya.

Berbagai persoalan di negeri ini, kata Sulkan, pemerintah memerlukan bantuan ormas-ormas keagamaan termasuk MUI untuk dipecahkan bersama. "Kami berharap dari Mukerda MUI Kalsel ini akan banyak permasalahan bangsa yang bisa dipecahkan, khusus di provinsi ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika