REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan sudah mengantongi nama-nama calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) pengganti Yudo Margono. Yudo sendiri telah dilantik menjadi Panglima TNI pada Senin (19/12/2022) siang ini di Istana Negara, Jakarta.
“Sudah-sudah calonnya yang jelas bukan dari bintang satu, bukan dari bintang dua, tetapi dari bintang tiga,” kata Jokowi dalam keterangannya usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Jokowi pun menyampaikan akan segera melantik KSAL jika sudah ditentukan. “Secepatnya. Nanti kalau sudah nanti akan akan segera dilantik,” tambah dia.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama-nama calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) pengganti Yudo Margono. Ia mengatakan, penunjukan calon KSAL nanti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.
“Belum-belum itu nanti Presiden, nanti Presiden yang akan menentukan. (Calon) Pasti sudah ada tetapi ada mekanisme sendiri yang akan memproses calon-calon itu,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.
Seperti diketahui, Yudo telah resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022) siang ini. Mahfud mengatakan, sebagai Panglima TNI, Yudo memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Salah satunya yakni menjaga kedaulatan negara, termasuk teritori.
“Kalau pandangan secara nasional ya menjaga kedaulatan, kedaulatan tuh ada teritori. Kalau teritori mungkin masalah laut ya di laut-laut Indonesia yang sering dilewati kapal-kapal yang melanggar lintas batas, melanggar hak berdaulat itu kadangkala ada seperti halnya negara-negara lain itu teritorinya,” jelasnya.
Selain itu juga masih ada masalah separatisme dan radikalisme yang harus ditangani untuk menjaga keutuhan ideologi. “Kalau ideologinya separatisme dan radikalisme tentu saja itu bagian dari pertahanan negara, keutuhan ideologi, keutuhan teritori, keutuhan ideologi itu adalah tugas Panglima,” ujarnya.
Selanjutnya, Menkopolhukam akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Mahfud menyebut juga akan membahas masalah itu dengan Panglima TNI.
“Kita akan bicarakan itu dengan Panglima untuk meneruskan langkah-langkahnya dan kebijakan Pak Andika dan Pak Kapolri kita akan koordinasikan di kantor Wakil Presiden karena berdasar inpres dan UU nomor 2 tahun 2021 nanti koordinasinya itu di bawah Wakil Presiden,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
