REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar berhati-hati dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024. Bawaslu, kata dia, memiliki peran sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas sehingga hasilnya pun dipercaya oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12).
“Pengawasan pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat kita. Sebagaimana perintah UU, kita harus persiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wapres, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama,” kata Jokowi, dikutip pada Ahad (18/12).
Untuk menjaga integritas pemilu, Bawaslu harus melakukan pengawasan di semua tahapan pemilu. Selain itu, seluruh proses pemilu juga harus diawasi dengan cermat dan ditangani dengan hati-hati sehingga terwujud pemilu yang berkualitas.
“Untuk itu pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral,” ujarnya.
Jokowi mengingatkan pemilu dan pilkada 2024 nanti akan menjadi pesta demokrasi terbesardi Indonesia karena dilaksanakan serentak di tahun yang sama. Ia pun mengingatkan Bawaslu agar berhati-hati dalam penyelenggaraannya karena tugas yang akan dilaksanakan pun akan menjadi sangat berat.
“Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini. Dan mungkin yang terberat, Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” jelasnya.
Meskipun begitu, dengan berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Jokowi meyakini Indonesia memiliki bekal yang cukup untuk mempersiapkan pemilu 2024 lebih berkualitas. Kualitas pemilu merupakan fondasi politik yang penting dalam bernegara dan pemerintahan.
Jokowi mengingatkan, kepercayaan menjadi kunci dalam proses demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan menghasilkan legitimasi yang kuat. Ia pun mengibaratkannya seperti pertandingan sepak bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas.
Jokowi kemudian mencontohkan persoalan yang sering terjadi dalam pemilu, yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT selalu menjadi bahan untuk menuding adanya kecurangan yang kemudian mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Padahal, kata Jokowi, persoalan data di Indonesia ini memang lemah karena kondisi geografis wilayah yang sangat beragam.
“Oleh sebab itu, saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini. Kalau ada yang menghambat apalagi dari pihak pemerintah, yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun, selalu ini yang jadi bahan dan sangat mempengaruhi trust kepercayaan masyarakat kita,” jelas Jokowi.
Jokowi pun menekankan agar Bawaslu harus selalu hadir memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
