REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah KH Anwar Abbas mempertanyakan apakah produksi beras dalam negeri kurang sehingga perlu impor beras dari Vietnam sebanyak 10 ribu ton. Beras impor sebanyak 10 ribu ton dari Vietnam telah tiba di Tanah Air pada, Jumat (16/12/2022).

KH Anwar mengatakan, pada dasarnya, jika Pemerintah RI bisa menyediakan beras di dalam negeri mengapa harus impor. Berbeda jika produksi dalam negeri memang tidak mencukupi, maka untuk terjaganya kepentingan rakyat dan terciptanya stabilitas harga maka Pemerintah perlu impor.

"Cuma pertanyaannya betulkah produksi dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus mengimpor?" tanya KH Anwar Abbas saat dihubungi Republika.co.id kemarin.

KH Anwar Abbas juga mempertanyakan sumber data, bahwa Pemerintah RI memang harus impor beras. Menurutnya impor beras boleh, jika pasokan dalam negeri sangat kurang. "Kalau memang tidak mencukupi, itu datanya dari mana ? apakah dari Kemendag, Bulog, Kementan atau BPS ?" tanya KH Anwar Abbas.

Sebab selama ini kata KH Anwar, data yang dimiliki oleh masing-maisng instansi tersebut berbeda-beda. Pertanyaannya apakah adanya kesimpulan harus impor itu memang sudah di dasarkan kepada data yang paling akurat atau tidak.  "Hal ini perlu dijelaskan oleh pemerintah," katanya.

Karena kalau tidak maka hal ini bisa menimbulkan berbagai tafsiran dan masalah. Apalagi sebentar lagi akan memasuki tahun politik.  "Lalu timbul pertanyaan dari mana duitnya ? ya salah satunya bisa dari impor beras ini," katanya.

Untuk itu, KH Anwar meminta, supaya negeri ini aman dan tidak ada fitnah, maka perlu ada keterbukaan dari pemerintah. Karena kalau ternyata produksi dalam negeri mampu memenuhi permintaan pasar lalu pemerintah tetap mengimpor.

"Maka hal demikian tentu jelas akan memukul kehidupan petani di negeri ini yang jumlahnya sangat banyak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika