REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta tetap terjaganya hingar-bingar pemilihan umum (Pemilu) 2024. Termasuk, imbauannya agar Bawaslu tak menjadi "badan pembuat was-was pemilu".
Namun, jelasnya, Bawaslu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk dalam mengkaji adanya dugaan curi start kampanye oleh pihak-pihak tertentu.
"Pak Presiden mengatakan, ya kalau tidak ada spanduk tidak kelihatan pemilu kita, tapi kalau kemudian terlalu satu pihak yang diuntungkan, misalkan partainya dekat dengan suatu media, itu menjadi persoalan juga kan," ujar Bagja usai Konsolidasi Nasional Bawaslu, Sabtu (17/12).
Bawaslu, jelas Bagja, tak ambil pusing dengan komentar sejumlah elite partai politik yang mempertanyakan kewenangan lembaganya. Tegasnya, Bawaslu hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada.
"Jadi dalam hal seperti ini, pengawas himbauan konyol, ya tetapi kita punya pemahaman persepsi untuk menekan hal-hal politik praktis di masjid," ujar Bagja.
"Kami harapkan semua bakal calon, mengajak kondusifitas ibadah itu yang paling penting," sambungnya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan, Bawaslu untuk bekerja sesuai dengan koridor hukum yang ada. Berintegritas dan tak memihak, menjadi pesannya kepada lembaga yang diketuai Rahmat Bagja tersebut.
Bawaslu, ujar Jokowi, juga harus tegas harus tegas dalam menegakan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, jangan sampai pula lembaga tersebut justru menjadi pihak yang membatasi hingar-bingar demokrasi.
"Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat was-was pemilu, yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konsolidasi Nasional Bawaslu, Sabtu (17/12).
"Artinya apa? Hingar-bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi, ini penting sekali, harus hingar-bingar, harus hingar-bingar pemilunya," ujar Presiden lagi.
Empat pesan disampaikannya kepada Bawaslu dalam acara Konsolidasi Nasional lembaga tersebut. Pertama adalah memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Kedua, dia meminta, Bawaslu untuk fokus dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu jangan hanya menjadi lembaga yang bekerja saat terjadi pelanggaran saja.
Ketiga adalah Bawaslu diminta bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Serta, selalu memegang teguh integritas, adil, dan tidak memihak.
Pesan terakhir, Bawaslu diminta untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Kemudian, gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
