REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menanggapi menanggapi pernyataan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyebut bahwa safari politik yang dilakukan bakal calon presiden Anies Baswedan tidaklah etis. Ia menegaskan, Anies dan pihaknya tidak mencuri start kampanye untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Start-nya belum ada apanya yang dicuri, ibarat kata nih, kick off saja belum gimana ada pelanggaran. Jadi yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh Nasdem kepada publik," ujar Willy saat dihubungi, Jumat (16/12/2022).

Safari politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Anies disebutnya sebagai bagian dari konsolidasi nasional. Di samping itu, juga menjadi hak rakyat untuk mengenal calon pemimpin untuk periode berikutnya.

"Kita hanya melakukan perkenalan saja, Indonesia ini sangat luas kalau perkenalan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Tentu kita kembali membeli kucing dalam karung, (ketika masyarakat) yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang siapa yang akan memimpin kita," ujar Willy.

"Tentu kita mengapresiasi apa yang menjadi hasil dari Bawaslu. Karena memang yang dilakukan oleh Anies dan Nasdem selama ini bukan kampanye," sambungnya.

Diketahui, Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan bakal calon presiden (Capres) Partai Nasdem, Anies Baswedan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Kendati demikian, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies itu tidak etis.

"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis," kata Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/12/202).

Puadi menjelaskan, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, safari politik itu juga "terkesan mencuri start" kampanye capres Pemilu 2024.

Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir 2023. Lebih lanjut, Puadi mengatakan bahwa publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies.

"Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI itu.

Baca juga : ICJR Nilai Hukuman Mati dalam KUHP Baru Sebuah Langkah Progresif

Ikuti Whatsapp Channel Republika