Isyarat tidak Ada Penundaan Pemilu dari Puan Lewat Pidatonya Sebelum Reses DPR

Pada Selasa (13/12/2022), Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertujuan untuk mengakomodasi empat provinsi baru Papua juga sudah terbit.

Sehingga tegasnya, tak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Apalagi di MPR juga tak ada pembicaraan hal tersebut, meskipun Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menyinggung wacana penundaan tersebut.

"Sekarang tahapan pemilu itu sudah mulai berjalan, kemudian yang di DPR, partai politik, yang di MPR juga sebagai kepanjangan-kepanjangan tangan juga tidak pernah membicarakan itu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Diketahui sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, mempertanyakan urgensi pelaksanaan Pemilu 2024 di tengah masa peralihan pandemi Covid-19. Sebelum itu, Ketua DPD LaNyalla Mattalitti juga melontarkan hal yang sama.

"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Namun menurut Arsul, kedua orang tersebut hanya menyampaikan pendapatnya terkait pemilu dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tegasnya sekali lagi, hingga saat ini tak ada pembahasan penundaan Pemilu 2024 di MPR maupun DPR, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"KIB itu membicarakannya adalah bagaimana pemilu itu bisa on the track, gitu loh jadi jangan ditanya penundaannya. Wong kita ngomongnya pelaksanaan pemilu on the track kok, berarti pemilu terus berjalan ya," ujar Arsul.

Pada pekan ini, Presiden Jokowi juga sudah menerbitkan eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7/2017 tentang Pemillihan Umum. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, penerbitan Perppu Pemilu merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu 2024.

Diharapkan dengan dikeluarkannya aturan tersebut, maka penyelenggaraan pemilu bisa berjalan lancar. “Perrpu tersebut merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan lancar,” kata Jaleswari, Selasa (13/12/2022).

Jaleswari menyampaikan, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah sepakat untuk mengeluarkan Perppu dalam penyesuaian UU Pemilu tersebut. Ia juga menegaskan, pemerintah akan terus memberikan dukungannya terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Pemerintah berharap dengan Perppu No. 1 tahun 2022 yang kemarin diundangkan dapat menjadi pedoman penyelenggara pemilu mengelola tahapan dengan baik,” ujar dia.