TPF juga menilai pemerintah perlu menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait pengawasan dan peredaran produk obat-obatan, termasuk penggunaan bahan bakunya. Pemerintah juga perlu meminta kepolisian untuk menindak tegas pihak yang bertanggung jawab serta melakukan pengembangan kasus secara terang benderang.
Selain itu, pemerintah disebut perlu juga melakukan penguatan lembaga yang melindungi konsumen secara mandiri. Pada kesempatan yang sama, Ketua BPKN RI Rizal E Halim mengatakan pihaknya akan menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Temuan ini diharapkan bisa jadi momentum yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki layanan di sektor yang sangat vital ini, sehingga di masa mendatang kita bisa melakukan mitigasi risiko," kata Rizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
