REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan orang dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggelar aksi protes di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022). Partai yang sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi itu menggelar aksi protes persis jelang pengumuman partai peserta Pemilu 2024 oleh KPU hari ini.
Di salah satu ruas Jalan Imam Bonjol, tampak massa Prima berkumpul sejak pukul 11.00 WIB. Mereka mengenakan atribut serba biru sesuai lambang partai baru itu. Terdapat pula satu mobil komando yang mereka gunakan untuk berorasi.
Para kader Prima tampak silih berganti berorasi menyuarakan dugaan tindakan diskriminatif KPU karena tidak meloloskan partai mereka. Massa sesekali juga bernyanyi. "Audit, audit, audit KPU sekarang juga," kata mereka.
Di ruas jalan yang sama, berkumpul pula massa dengan pakai serba oranye. Mereka adalah massa Partai Buruh yang sedang menanti pengumuman peserta Pemilu 2024 karena partai ini berpeluang lolos.
Di ruas jalan satunya lagi, persis di depan pagar KPU, tampak sebuah mobil watercanon milik polisi terparkir. Sementara itu, puluhan aparat kepolisian berjaga di sekitar massa demonstran. Alhasil, Jalan Imam Bonjol ditutup dari kedua arah.
Ketua DPW Prima DKI Jakarta, Nuradim mengatakan, aksi hari ini merupakan aksi kedua yang digelar pihaknya di depan kantor KPU. Aksi protes kembali dilakukan lantaran belum ada tindakan KPU atas tuntutan mereka sebelumnya.
Ia menilai, KPU bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Menurut dia, Prima sengaja dijegal oleh KPU dengan menyatakan Prima tidak memenuhi syarat (TMS) di Papua dalam proses verifikasi administrasi.
“KPU sengaja menjegal kami di Papua, PRIMA dianggap akan mengganggu kelompok Oligarki 1 persen yang selama ini nyaman menguasai hajat hidup 99 persen rakyat Indonesia,” ujar Nuradim dalam keterangannya, Rabu.
Karena itu, ujar dia, Prima meminta KPU segera diaudit dan membuka data parpol yang terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada masyarakat luas. Dengan begitu, akan terlihat partai mana saja yang benar-benar layak lolos dan partai yang dijegal oleh KPU.
“Untuk sementara, sebelum proses audit dan membuka data Sipol ke publik, proses tahapan pemilu harus dihentikan,” kata Nuradim menegaskan tuntutannya.
Baca juga : KPU Umumkan Partai Peserta Pemilu 2024 Hari Ini
Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Holik enggan memenuhi tuntutan Prima agar Sipol diaudit. Sipol merupakan platform yang disediakan KPU bagi partai politik calon peserta Pemilu 2024 untuk mengunggah berkas pendaftaran dan verifikasi.
"Terkait permintaan tersebut (audit Sipol) kami pikir terlalu berlebihan. Sebab, kami sudah melakukan keterbukaan terhadap Sipol, yang mana bisa diakses oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata Idham kepada wartawan, Kamis (8/12/2022) sore usai demo pertama Prima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
