REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bencana makin menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Menurut data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), kejadian bencana tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 16 persen dibandingkan kejadian bencana tahun 2020, begitu pula dengan masyarakat yang terdampak dan mengungsi mengalami peningkatan sebesar 12 persen. Tercatat 3.350 kejadian bencana alam telah terjadi di Indonesia hingga 12 Desember 2022.
Kejadian bencana alam yang medominasi adalah bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Bencana alam tersebut telah menimbulkan korban meninggal dunia 565 jiwa, hilang 43 jiwa, 8.703 luka-luka dan terdampak serta lebih dari 5 juta jiwa mengungsi.
"Kondisi ini tentunya menjadi refleksi, bahwa masih diperlukan sikap siaga dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting," kata Menko PMK saat memberi arahan pada Seminar Nasional PASTI (Paguyupan Alumni Sesko TNI) bersama BNPB di Flores Ballroom A-B. Hotel Borobudur Jakarta, (13/12/2022).
Menurut Menko PMK, Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan, salah satunya disebabkan posisi geografi dan geologi Indonesia sebagai kawasan rawan bencana. Sebanyak 95 persen merupakan bencana hidrometeorologi yang disebabkan dinamika iklim dan perubahannya, seperti puting beliung, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Indonesia juga memiliki potensi risiko bencana geologi seperti gempa tektonik, likuifaksi, tsunami dan erupsi vulkanik sangat besar.
Bahkan, baru-baru ini Indonesia kembali menghadapi duka yang mendalam akibat kejadian Gempa Cianjur yang mengakibatkan korban meninggal hingga 335 jiwa dan kerusakan hingga 56.548 rumah warga.
"Kita harus menjadikan waspada bencana itu adalah gaya hidup. Karena dari tahun ke tahun angka kebencanaan kita semakin meningkat, ditambah dengan bencana yang diakibatkan dari bencana hidrometeorologi," tuturnya.
Bencana adalah urusan bersama, untuk itu penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata namun memerlukan dukungan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media (termasuk komunitas PASTI).
"Dalam penanggulangan bencana, konsep pentahelix atau multipihak selalu kita gunakan. Dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu. Dan sekarang saya kira ditambah TNI," kata Menko PMK.
Sementara itu, untuk membangun postur TNI Indonesia yang responsif terhadap bencana, mitigasi dan edukasi bencana harus terus digencarkan. “Tidak cukup hanya di kurikulum formal namun harus ada langkah strategis untuk memastikan anak bangsa sadar bahwa mereka berada di lingkungan bencana sehingga mereka waspada dan paham bencana,” tuturnya.
Menko PMK menambahkan, dengan diadakannya seminar ini, diharapkan bisa menghasilkan usulan dan teknologi dari inisiatif militer untuk menangani bencana dari mitigasi hingga level yang paling tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
