Senin 12 Dec 2022 22:53 WIB

Dua Ibu Kota Provinsi Baru di Papua Dinilai Bukti Dampak Nyata Transmigrasi

Dua kawasan transmigrasi di Papua kini menjadi ibu kota dari dua provinsi baru.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, dua kawasan transmigrasi, Merauke dan Nabire, yang kini menjadi ibu kota dari dua provinsi baru di Papua merupakan bukti bahwa program transmigrasi memiliki manfaat besar dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan.
Foto: dok. Kemendes PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, dua kawasan transmigrasi, Merauke dan Nabire, yang kini menjadi ibu kota dari dua provinsi baru di Papua merupakan bukti bahwa program transmigrasi memiliki manfaat besar dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua kawasan transmigrasi di Papua, Merauke dan Nabire, kini menjadi ibu kota dari dua provinsi baru di Bumi Cenderawasih. Fakta itu dinilai sebagai bukti bahwa program transmigrasi memiliki manfaat besar dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan.

"Program transmigrasi ini memberikan manfaat nyata bagi munculnya pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan baru di berbagai daerah di Indonesia. Seperti Merauke yang menjadi ibu kota Pemprov Papua Selatan dan Nabire yang menjadi ibu kota Pemprov Papua Tengah," ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), di sela Acara Puncak Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-72 di Lapangan Kapsul Waktu, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagaimana keterangannya pada Senin (12/12/2022).

Baca Juga

Gus Halim menjelaskan, fenomena kawasan transmigrasi menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi baru tidak hanya ada di Papua, tetapi juga ada di berbagai daerah lain. Menurutnya, capaian ini merupakan fakta jika program transmigrasi menjadi solusi nyata upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.

"Sejak dimulai transmigrasi sampai hari ini sudah ada dua provinsi dari daerah transmigrasi, 114 kabupaten, 454 kecamatan. Artinya bahwa 72 tahun saja program transmigrasi sudah bisa mewujudkan pusat pemerintah pada setiap levelnya berbasis transmigrasi," katanya.

Mantan ketua DPRD Jawa Timur ini menyebut program transmigrasi di wilayah Papua telah memberikan efek signifikan dalam perkembangan Kawasan Perdesaan. Menurutnya, dengan program transmigrasi, dua eks permukiman transmigran telah berubah statusnya menjadi desa maju. Bahkan selangkah lagi dua desa tersebut menjadi desa mandiri.

"Khusus di Provinsi Papua Selatan ini, sudah ada dua desa eks Satuan Permukiman, yaitu Desa Suka Maju, dan Desa Sota, telah terindeks sebagai Desa Maju, dengan nilai indeks masing-masing 0,75 dan 0,76. Capaian indeks ini menunjukkan bahwa dua desa ini sebentar lagi akan menjadi Desa Mandiri," katanya. 

Mendes Halim pun berharap masyarakat memiliki persepsi yang lebih luas tentang tujuan melakukan transmigrasi. Tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kesejahteraan namun juga mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas untuk masa depan. 

"Ke depan kita ingin model transmigrasi ditingkatkan jauh spesifik dan baik lagi sehingga persepsi terhadap transmigrasi harus diubah. Orang berangkat transmigrasi bukan semata-mata untuk menaikkan taraf hidup dari terpuruk menjadi maju, tapi memberikan harapan yang sangat bagus bagi menapaki kehidupan yang akan datang," ujar Gus Halim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement