REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Bupati Bangkalan, Mohni ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan setelah Bupati R Abdul Latif Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan Mohni ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2022).

Setelah ditunjuk menjadi Plt Bupati Bangkalan, Mohni menyatakan bakal melanjutkan program yang sudah ada. "Kami melanjutkan program-program yang sudah ada karena juga ini berbarengan dengan akhir tahun," kata Mohni.

Mohni pun belum bisa menjabarkan rencana kerja di 2023. Ia hanya menyatakan, bakal melanjutkan program pembangunan yang sudah direncanakan. Saat ditanya tentang kosongnya lima kepala dinas yang terjerat kasus KPK, Mohni tak banyak merespon.

Ia akan segera melakukan seleksi. "Akan segera kita isi, secepatnya. Karena kami sudah boleh menandatangani selaku Plt tadi untuk memberikan surat keputusan kepada mereka yang layak ditempati," ujar Mohni.

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, penetapan Plt Bupati Bangkalan Mohni telah ditandatangani langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. SK pengangkatan juga diakuinya telah dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ibu Gubernur yang memberikan amanah kepada saya tanpa menunda, menyerahkan, SK Plt atas nama Ibu Gubernur dan memang SK ini atas nama Ibu Gubernur di tandatangani Ibu Gubernur telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya," ujarnya.

Emil melanjutkan, penununjukan dilakukan secepatnya supaya masyarakat Bangkalan memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa ada jeda atau kekosongan. Ia pun berharap, amanah baru ini dapat dijalankan oleh Plt Bupati Bangkalan Mohni dengan serius, mengingat pembangunan di Kabupaten Bangkalan merupakan amanah dari rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika