REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guna menanggungangi terorisme, BNPT bersama Pemerintah Daerah menggulirkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
BNPT menyebut Pemda getol menjalankan RAN PE dan menilainya sebagai kolaborasi yang makin intensif dan konkret.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) Komjen Pol Dr Boy Rafli, MH menyatakan hal tersebut dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Kedua Sekretariat Bersama RAN PE di Ritz Carlton Hotel (2/12/2022).
"Dapat kita lihat bersama, bahwa pada tahun kedua pelaksanaan RAN PE, hal yang paling menonjol adalah tingginya semangat Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan RAN PE lewat aksi-aksi yang relevan sesuai dengan kepentingan, kekhasan dan potensinya," jelas Boy Rafli.
Menurut Boy sejumlah daerah telah memiliki regulasi atau kebijakan implementasi RAN PE. Beberapa di antaranya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Kota Surakarta.
Dia berharap, agar semangat kolaborasi terus dipelihara hingga ke tingkat akar rumput. Harapannya terjadi penguatan pelaksanaan RAN PE dan menghasilkan manfaat dengan cakupan yang lebih luas.
"Kita perlu meningkatkan inisiasi dan kolaborasi yang baik tersebut, sehingga daerah-daerah lain dapat pula melakukan langkah yang sama sehingga dapat memperkuat pelaksanaan RAN PE hingga ke tingkat akar rumput serta dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam sekaligus Ketua Pokja Pilar III Sekber RAN PE, Rina Soemarno, juga menjelaskan jika kepentingan masyarakat di tingkat nasional turut menjadi fokus aksi.
"Guna menguatkan kemitraan di tingkat nasional, kami telah menyelenggarakan pertemuan membahas pembentukan Forum Kemitraan Nasional (FKN) antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat," ujar Rina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika