REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sembilan pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dilantik di Desa Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Pelantikan di pelosok desa ini diharapkan jadi pengingat bahwa kerja para pejabat di Kemendes PDTT tidak boleh sekadar duduk manis di kantor.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengatakan, para pejabat Kemendes PDTT harus rajin turun ke lapangan. Hal itu disampaikan Gus Halim saat melantik sembilan Pejabat Tinggi Pratama untuk mengisi beberapa struktur eselon II. Para pejabat yang dilantik ini pun tidak mengenakan jas dan dasi, melainkan pakaian adat Suku Badui.
"Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," kata Gus Halim dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (2/12/2022).
Mendes Halim menjelaskan, pemilihan desa sebagai lokasi pengambilan sumpah pejabat yang baru dilantik mempunyai alasan tersendiri. Menurutnya, desa harus menjadi fokus dan pikiran utama para pejabat Kemendes PDTT. Mereka harus kerap turun ke lapangan untuk melihat kondisi desa-desa secara nyata.
"Kemajuan desa-desa di Indonesia sangat tergantung dengan pilihan kebijakan yang kita ambil. Oleh karena itu kebijakan yang harus sebisa mungkin berdasarkan evindent base fakta lapangan," katanya.
Gus Halim menegaskan, para aparatur negara di lingkungan Kemendes PDTT, lapangan kerjanya ada di desa. Jadi tidak tepat jika mereka hanya sibuk di kantor berpendingin udara.
"Pesannya simpel saja bahwa aparatur negara maupun yang non-PNS di Kemendes PDTT itu kerjanya di desa, bukan di kantoran, di depan kita inilah lahan pekerjaan kita," ujar Gus Halim.
Sebenarnya, lanjut Gus Halim, sejak awal sudah berencana semua prosesi pelantikan pejabat tidak akan digelar di kantor tapi di desa. Hanya saja, karena faktor pandemi Covid-19 akhirnya terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan saat ini.
"Ke depan kita usahakan sebisa mungkin tradisi ini terus dilakukan sehingga desa menjadi fokus utama dalam pemikiran dan tindakan kita," katanya.
Dalam acara yang dihadiri para kepala desa di lingkungan Kabupaten Lebak tersebut, Mendes Halim juga menyampaikan skema baru prioritas penggunaan dana desa. Jika di tahun sebelumnya dana desa harus diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT), tahun depan kebijakan tersebut diubah.
"Mulai tahun depan alokasi untuk BLT Dana Desa maksimal 25 persen, tidak lagi 40 persen," katanya.
Mantan ketua DPRD Jawa Timur ini menegaskan, kebijakan BLT dari Dana Desa bisa ditiadakan. Asalkan di masing-masing desa sudah tidak ada lagi warga miskin yang membutuhkan BLT.
"Itu artinya kalau memang di desanya Pak Kades dan Bu Kades sudah benar-benar tidak ada yang miskin ekstrem, tidak ada yang kena dampak Covid-19 maka BLT bisa ditiadakan. Tapi harus dibuktikan bahwa desanya sudah mencapai SDGs Desa poin pertama, Desa Tanpa Kemiskinan," ujar Mendes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
