REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, ia setidaknya memiliki lima harapan untuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI. Yudo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR RI, Jumat (2/12/2022).

Pertama, ia mengatakan, TNI harus mematuhi aturan perundangan, yakni profesional, tidak berpolitik dan netral. "Terutama, dalam menghadapi pesta demokrasi seperti pileg, pilpres, pemilukada dan lain sebagainya," kata Hasanuddin, Jumat (2/12/2022).

Kedua, ia berharap, panglima TNI baru nantinya mampu meningkatkan disiplin prajurit-prajurit TNI yang akhir-akhir ini mulai menurun. Hasanuddin menilai, pembunuhan yang dilakukan kolonel tidak boleh terjadi lagi.

Ketiga, Panglima TNI yang baru diharapkan mampu menuntaskan program pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui pemenuhan minimum essential force (MEF). Saat ini, program MEF memasuki tahap ketiga periode 2020-2024.

Keempat, panglima TNI yang baru dituntut meningkatkan profesionalisme prajurit. Hasanuddin berpendapat, peningkatan kualitas kemampuan prajurit-prajurit TNI dapat dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dan pendidikan.

Menurut Hasanuddin, peningkatan kemampuan ini ada hubungannya dengan ancaman-ancaman aktual seperti kasus-kasus di sebuah wilayah. Ia menekankan, baik pelatihan maupun pendidikan yang akan diberikan mengarah ke sana.

"Kelima, Panglima TNI tidak boleh meninggalkan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan prajurit," ujar Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Laksamana Yudo Margono untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI yang baru. Yudo disiapkan untuk menggantikan posisi yang kini dijabat Jenderal Andika Perkasa.

Surat Presiden (Surpres) tentang Calon Panglima TNI diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surpres ditindaklanjuti Komisi I dengan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.