Senin 28 Nov 2022 11:10 WIB

Demokrat Nilai tak Etis Jokowi Endorse Capres

Dukungan Jokowi secara simbolik atau tersirat dianggap tidak tepat.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seakan mendukung dan meng-endorse satu sosok untuk menjadi calon presiden (capres). Menurutnya, langkah tersebut tidaklah etis sebagai seorang yang masih menjabat sebagai pemimpin negara.

"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," ujar Irwan lewat keterangannya, Senin (28/11/2022).

Baca Juga

Ia membandingkan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatnya sebagai presiden periode 2009-2014. Bahkan, ia mengeklaim Partai Demokrat bersikap netral di akhir masa kepemimpinan SBY.

"Bahkan Partai Demokrat pada masa itu bersikap netral. Sikap Presiden SBY adalah negawaran. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," ujar Irwan.

Masyarakat, jelas Irwan, harus memiliki kebebasan dalam memimpin calon presiden (capres) periode berikutnya. Bukan justru disetir oleh pernyataan dan kode yang kerap dilontarkan oleh Jokowi sebagai presiden.

"Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekedar prosedural, tetapi juga substansial," ujar Irwan.

"Kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat Bakal Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat pribahasa, 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.' Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," sambungnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kemarin dalam pernyataannya juga sangat menyesalkan adanya elite relawan yang dekat dengan kekuasaan. Khususnya kepada Presiden Jokowi, yang terkesan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tersebut.

"Memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi. Akibatnya kehebatan kepemimpinan Presiden Jokowi di acara G20 yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK," ujar Hasto lewat keterangannya, Ahad (27/11/2022).

Kepemimpinan Jokowi yang sudah pada jalur yang benar, nilai Hasto, telah direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Ada kesan bahwa elite-elite relawan tersebut mau mengambil segalanya dan jika tidak dipenuhi keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri.

"Tetapi jika dipenuhi, elite tersebut melakukan banyak manipulasi. Banyak sekitar Presiden Jokowi yang kurang paham bahwa elit relawan tersebut kumpulan berbagai kepentingan," ujar Hasto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement