Rabu 23 Nov 2022 16:18 WIB

Elite PKB Singgung Piagam Kerja Sama, Benarkah Koalisi Gerindra-PKB Retak? 

Dalam sejarah politik Indonesia, PKB tidak pernah tercatat mencederai janji koalisi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri tengah) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan tengah) menyapa para kader PKB dalam acara PKB Road To Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (30/10/2022). Acara itu dihadiri oleh para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluruh wilayah di Indonesia.
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri tengah) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan tengah) menyapa para kader PKB dalam acara PKB Road To Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (30/10/2022). Acara itu dihadiri oleh para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluruh wilayah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda menanggapi santai kabar keretakan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB. Dia mengatakan, dalam sejarah politik Indonesia, PKB tidak pernah tercatat mencederai janji koalisi. 

"Sejak PKB lahir, PKB tidak pernah mencederai janji koalisi. Anda bisa cek fakta itu. Fatsun politik ini akan terus dipegang PKB selama rekan koalisi juga tidak mencederai janji koalisi," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (23/11/2022). 

Baca Juga

Dia mengatakan, kabar keretakan koalisi PKB dan Gerindra terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, dinamika politik yang saat ini dialami PKB dan Gerindra masih dalam tahap kewajaran.

"Apalagi isu paling seksi dalam koalisi yakni siapa figur yang diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam kerangka kerja sama politik PKB dan Gerindra memang belum diputuskan. Jadi pasti dinamika akan cukup tinggi," katanya. 

Huda menegaskan, kedua partai politik telah mempunyai piagam kerja sama di mana ada pasal-pasal yang mengikat kedua partai politik. Harusnya, apapun dinamika PKB dan Gerindra dikembalikan dalam piagam kerja sama politik tersebut.

"Saya merasa pasal-pasal dalam Piagam Kerja Sama PKB-Gerindra cukup jelas. Jadi selama pasal-pasal tersebut dihormati dan dipatuhi, maka kerja sama politik kedua partai akan tetap running well," katanya. 

Situasi akan berbeda, lanjut Huda, jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak menghormati dan mematuhi pasal-pasal dalam Piagam Kerja Sama Politik PKB-Gerindra. Menurutnya, semua opsi atau kemungkinan politik akan menjadi terbuka kembali, termasuk jika masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri.

"Kan wajar kerja sama politik antarpihak akan berakhir jika masing-masing pihak sudah tidak mematuhi poin kerja sama yang disepakati," tuturnya. 

Terkait nama capres-cawapres, kata Huda, hingga saat ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belum memutuskan apapun. Gerindra masih mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, sementara PKB masih tegas mengusung Muhaimin Iskandar sebagai capres.

"Jadi agak aneh kalau sekarang ada yang mengatakan koalisi PKB-Gerindra sudah memutuskan capres dan tinggal berdebat soal cawapres. Sekali lagi masih belum ada putusan apapun terkait capres-cawapres ini," tegasnya. 

Ketua Komisi X DPR RI ini menegaskan jika pasangan capres-cawapres yang diusung PKB dan Gerindra adalah otoritas Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Hal ini sesuai dengan Piagam Koalisi yang disepakati kedua pihak.

"Jadi biarlah nanti Pak Bowo dan Gus Muhaimin yang memutuskan figur terbaik yang diusung oleh Koalisi PKB dan Gerindra. Kita tunggu saja ujungnya," ujar Huda.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement