Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan Kementerian Kesehatan segera mengatasi temuan kasus Polio di Aceh. Instruksi itu menyusul ditetapkannya status KLB polio di Indonesia.
"Saya kira supaya segera diatasi , jangan sampai ini menjadi pandemi seperti yang dulu ya," ujar Ma'ruf di sela kunjungan kerja di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).
Ma'ruf mengatakan, pencegahan penyebaran virus lebih baik daripada sampai penyakit Polio kembali menyebar. Sebab, penanggulangan lebih membutuhkan upaya lebih besar.
Karena itu, Ma'ruf meminta agar Kemenkes dan jajaran terkait melakukan upaya maksimal mencegah penyebaran penyakit polio. Termasuk melakukan imunisasi polio secara masif kepada masyarakat
"Jangan sampai kemudian menjadi banyak, melebar lagi, sebab penanggulangannya lebih (banyak), supaya lebih teliti lagi dideteksi dan segera diatasi supaya tidak melebar," ujarnya.
"Sebab, kalau jadi pandemi ini menjadi masalah seperti yang pernah kita alami dulu ya, ada imunisasi polio jangan sampai gerakannya nasional. jadi barangkalinya itu," ujarnya.
Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama Tjandra juga menekankan, status yang Indonesia bebas polio jadi batal karena kasus di Aceh, ini tidak tepat. Karena, Indonesia masih berstatus bebas Polio yang didapat 2014.
"Di dunia hanya dua negara yang belum bebas polio, yaitu Afganistan dan Pakistan. Semua negara lain (termasuk Indonesia) sampai sekarang masih berstatus bebas polio. Kejadian di Aceh karena VDPV2, dan sebelum ini di 2019 (ketika saya Direktur di WHO) sudah ada juga kasus seperti ini di Papua (waktu itu VDPV 1), pada dua anak. Jadi sesudah 2014 maka setidaknya sudah ada dua kali KLB polio di kita, yang ke duanya VDPV, bukan virus polio liar," terangnya dalam pesan singkat, Ahad (20/11/2022).
"VDPV ini juga dapat berhubungan dengan virus tipe 1, 2 dan 3. Kita dengar dari penjelasan bahwa di Aceh adalah yang tipe 2. Nah, penyakit akibat VDPV inilah yang kini ada di banyak negara, laporan kasus terakhir juga dari Amerika Serikat, serta yang di Inggris adalah ditemukannya VDPV di lingkungan tapi tidak ditemukan kasus pada manusia," sambungnya.
Sesuai aturan WHO, keadaan dikatakan sudah terjadi penularan di masyarakat atau disebut circulating’vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) kalau ditemukan VDPV di setidaknya dua tempat berbeda. Kemudian kasus ditemukan dalam jarak waktu setidaknya 2 bulan atau lebih dan virus-virus itu secara genetik berhubungan (genetically-linked)
"Artinya untuk kejadian di Aceh memang harus diperiksa amat seksama di sekitarnya," ujar Tjandra.
Tjandra menyarankan dua tahap penggalakkan vaksinasi. Pertama adalah ORI atau outbreak resonse immunization dan kedua adalah vaksinasi massal penduduk.
"Harus juga dilakukan surveilans, setidaknya dalam dua bentuk pula yakni surveilan AFP (acute flaccid paralysis) untuk menemukan kemungkinan kasus dan surveilan lingkungan, untuk mencari VDPV di lingkungan, seperti yang ditemukan di Inggris walaupun tidak ada kasus pada manusia dan tentu penanganan pasien yang ada," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
