REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan pengembangan jalur sepeda bukanlah lagi menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusul dilakukannya revisi alokasi anggaran untuk jalur sepeda menjadi Rp 7,5 miliar.
"Jadi arahnya saya lihat Pemprov DKI tidak lagi menempatkan pengembangan jalur sepeda sebagai program prioritas. Karena tidak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda," ucap Taufik saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Dia menyayangkan hal tersebut, karena saat ini makin banyak warga menggunakan sepeda di mana yang akan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat dan pengurangan emisi gas karbon, seperti yang dilakukan kota-kota besar dunia.
"Strategi kota-kota besar dunia ke arah pengembangan jalur sepeda. Dan kalau Jakarta menghentikan program tersebut, itu artinya kemunduran," ucap dia.
Berkurangnya perhatian atas jalur sepeda juga disayangkan oleh Direktur Eksekutif organisasi Ruang Jakarta (Rujak) Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja yang menyebut transisi penggunaan moda transportasi umum dan non-motor adalah suatu keharusan demi mewujudkan kota lestari.
Bahkan menurutnya transisi penggunaan kendaraan non bermotor itu seharusnya sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu. "Tidak ada kota yang lestari ketika kendaraan pribadi menang, meracuni udara dan menjajah ruang," tulis Elisa dalam akun twitternya @elisa_jkt, di Jakarta, Rabu (16/11).
Padahal, kata Elisa, jalur sepeda di Jakarta masih cukup minim jika dibandingkan dengan total panjang jalan untuk kendaraan lainnya di Jakarta. "Jalur sepeda terproteksi cuma 40 kilometer dari total panjang jalan Jakarta sepanjang 6.700 kilometer. Satu persen aja enggak nyampe. Totalnya yang dengan yang cat doang sekitar 300 kilometer, enggak sampai lima persen total jalan. Tapi buat sebagian orang, jalur sepeda kayak kayak jadi penyebab kemacetan," ujar Elisa menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
