REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi B DPRD DKI memanggil Dinas Perhubungan DKI terkait keberlanjutan jalur sepeda dalam rangka evaluasi program kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Insya Allah pekan depan sudah mulai rapat dan mungkin pemanggilan pada beberapa mitra yang memang perlu didengar penjelasannya," kata anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli.
Taufik menuturkan dalam pemanggilan rapat itu bertujuan agar pihak terkait bisa menjelaskan hal yang berkembang di masyarakat.
Dia mengatakan pemanggilan Dinas Perhubungan DKI akan membahas mengenai keberlanjutan jalur sepeda dan pemanggilan Jakpro tentang nasib Kampung Susun Bayam.
Dia menyayangkan mengenai jalur sepeda yang mulai banyak dibongkar, padahal anggarannya termasuk besar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Selain itu, juga polemik Kampung Susun Bayam yang seharusnya sudah selesai dan programnya bisa dilanjutkan kepada pemimpin DKI Jakarta selanjutnya.
"Ya datang saja pak Pj Gubernur ke orang-orang di Kampung Bayam itu terus tatap muka gitu seperti zaman pak Anies karena rakyat mau kok diajak dialog," jelasnya.
Dia juga menyoroti sejumlah masalah lainnya di Jakarta yang tak kunjung selesai seperti banjir yang telah menjadi warisan dari gubernur ke gubernur.
Dengan demikian, dia berharap untuk Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono bisa melanjutkan program gubernur sebelumnya yang bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus menjaga dan meningkatkan kualitas jalur sepeda agar masyarakat yang beraktivitas menggunakan jalur sepeda terjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanannya pada saat di jalur tersebut.
"Jadi terkait dengan rencana gugatan komunitas pesepeda Bike to Work (B2W), Pemprov DKI tentu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
