Kamis 03 Nov 2022 17:25 WIB

Politikus PSI: Jalur Sepeda Perparah Kemacetan Jakarta

Jalur sepeda dinilai memperlambat laju kendaraan.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Teguh Firmansyah
Pengendara motor melintasi jalur sepeda di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (3/11/2022). Kurangnya kedisipilinan masyarakat dalam berkendara membuat Jalan Salemba Raya kerap terjadi pelanggaran lalu lintas seperti parkir tidak pada tempatnya, motor melintasi trotoar, kendaraan menerobos jalur bus dan jalur sepeda. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pengendara motor melintasi jalur sepeda di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (3/11/2022). Kurangnya kedisipilinan masyarakat dalam berkendara membuat Jalan Salemba Raya kerap terjadi pelanggaran lalu lintas seperti parkir tidak pada tempatnya, motor melintasi trotoar, kendaraan menerobos jalur bus dan jalur sepeda. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari, mengatakan, kondisi DKI Jakarta saat ini kian bertambah macet. Hal itu, kata dia, semakin diperparah dengan sejumlah titik di DKI akibat adanya jalur-jalur sepeda yang baru.

“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat. Pada akhirnya itu jalur fungsinya enggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor,” keluh Eneng dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, kemarin.

Baca Juga

Hal serupa juga dikatakan oleh anggota Banggar dari Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah. Menurutnya, pengerjaan jaringan utilitas membuat sejumlah jalan mengalami kerusakan dan menyebabkan lambatnya waktu tempuh karena pengendara harus berhati-hati. “Jalanan dibongkar-bongkar, akhirnya ini jadi salah satu potensi kemacetan. Tolong kerja sama Dinas Perhubungan terkait rekayasa lalu lintasnya agar semuanya tetap berjalan dengan baik,” tutur anggota Komisi B DPRD DKI itu.

Diketahui, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp8,5 triliun untuk penuntasan kemacetan Jakarta. Namun demikian, politisi PDIP yang juga merupakan anggota Banggar, Gembong Warsono, meminta agar Dishub DKI bisa mengkaji upaya pengentasan macet tanpa anggaran besar.

“Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran,” ujar Gembong.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menekan angka kemacetan. Apalagi, kata dia, pengembangan angkutan umum itu menjadi prioritas utama pihaknya saat ini. “Dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelligent transport system,” ujar Syafrin.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement