REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Perdana Menteri Inggris Raya Rishi Sunak memuji Presidensi G20 Indonesia yang mengutamakan pembahasan soal ekonomi dan keuangan global pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Ia pun mengucapkan terima kasih ke Presiden Joko Widodo.
"Saya ingin berterima kasih pada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk perannya dalam mengadakan diskusi dan memimpin G20 pada masa yang sulit ini," kata Rishi Sunak usai KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Anggota G20 pada pertemuan KTT G20 berupaya memperkuat pondasi ekonomi dan membantu kelompok yang paling rentan terutama dalam urusan ketersediaan pangan. Pertemuan itu juga membahas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia.
Menurut Rishi Sunak, Presiden Jokowi selama memimpin KTT G20 bisa meletakkan pembahasan tentang keuangan publik pada tempatnya. "Saya rasa Presiden (Jokowi) dan timnya layak dapat pujian untuk kepemimpinan yang mereka tunjukkan, terutama beberapa hari belakangan," kata Rishi Sunak.
Selama pertemuan KTT G20, menurut dia, Presidensi G20 Indonesia meminta negara-negara yang sedang berkonflik untuk mengatasi perang dan mengutamakan solidaritas.
"Juga bekerja sama menghadapi tantangan, memastikan kita melawan inflasi bersama, memastikan transisi kepada energi yang lebih aman dan ramah," kata Sunak.
Perdana Menteri Inggris Raya yang baru saja dilantik itu juga memuji Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk kerja mereka dalam memastikan pasokan makanan dan pupuk melalui Inisiatif Biji-Bijian Laut Hitam (Black Seeds Grain Initiative).
Pada akhir KTT G20, Indonesia secara resmi menyerahkan estafet keketuaan G20 kepada India. Sunak mengharapkan hal-hal positif yang dihasilkan pada Presidensi G20 Indonesia bisa diteruskan kepada India.
KTT G20 di Nusa Dua, Bali, baru saja selesai dan menghasilkan dokumen G20 Bali Leaders' Declaration, yang terdiri dari 52 paragraf.
Deklarasi itu memuat kesepakatan anggota G20 antara lain dalam menangani krisis pangan dan energi, menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral dan mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi.