REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi hadirnya Dewan Kolonel yang kini telah diberi sanksi oleh DPP PDIP. Menurutnya, semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mempunyai kapabilitas, tetapi tetap harus tunduk terhadap keputusan Megawati Soekarnoputri.
"Sudah selesai, PDI Perjuangan solid, tidak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai intinya. Kita PDI Perjuangan solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan Ketum," ujar Puan di Sport Center Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11).
Puan sendiri berterima kasih dengan hadirnya Dewan Kolonel yang disebut mensosialisasikan dirinya di daerah pemilihan masing-masing anggota. Namun, ia menilai bahwa yang disosialisasikan adalah program-program yang berkaitan dengan daerah pemilihan tersebut.
"Itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya," ujar Puan.
"Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan Ketum," sambungnya.
Anggota Fraksi PDIP yang juga inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi Sapto Pribowo menanggapi sanksi teguran keras dari DPP PDIP terhadap Dewan Kolonel. Justru ia mempertanyakan sanksi tersebut, padahal kelompok tersebut dinilainya tak melanggar apapun.
"Belum, (surat sanksi teguran) sampai hari ini saya belum (terima), tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa?" ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.
Dewan Kolonel, tegas Johan, bukanlah kelompok loyalis Puan yang dibentuk oleh DPP ataupun Fraksi PDIP. Kelompok tersebut hanyalah kumpulan anggota Fraksi PDIP yang secara pribadi mensosialisasikan Puan di daerah pemilihannya masing-masing.
"Ini bukan organisasi, memang saya yang memprakarsai. Nama (Dewan Kolonel) itu memang usulan, tapi apakah salah? Dengan dikaitkan lebih jauh lagi ke hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal," ujar Johan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika