REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator Dewan Kolonel yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan, Dewan Kolonel adalah kelompok yang diinisiasi untuk mensosialisasikan Ketua DPR Puan Maharani. Bukan kelompok yang dibentuk oleh fraksi ataupun DPP PDIP.
Dewan Kolonel, tegas Johan, juga bukan kelompok yang bertujuan untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Justru sebaliknya, ia bangga jika banyak kader PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi.
"Ini (Dewan Kolonel) kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo," ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi," sambungnya.
Dewan Kolonel hadir atas inisiatif pribadi anggota DPR Fraksi PDIP yang mendukung Puan. Menurutnya, tidak ada yang salah ketika kader partai mendukung dan mensosialisasikan satu sosok tertentu.
"Silakan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa? Pelanggaran AD/ART? dari mana gitu, tanya saja. Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI Perjuangan yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah," ujar Johan.
Kendati demikian, kelompoknya tetap mengikuti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Diketahui, DPP PDIP memberikan sanksi teguran tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut merupakan dampak pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres).
Selain Ganjar, DPP PDIP juga memberikan sanksi kepada Dewan Kolonel yang berisikan anggota Fraksi PDIP DPR. Bedanya, itu merupakan sanksi teguran keras terhadap loyalis Ketua DPR Puan Maharani itu.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras, dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
