REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -JAKARTA -- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo alias Romo Benny mengajak warga mendukung langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menata Jakarta. Romo Benny mengatakan, sejak dilantik, Heru gencar melakukan blusukan.
Langkah itu guna mengetahui masalah yang tengah dihadapi warga Jakarta seperti banjir dan macet dan telah memberi harapan publik atas peradaban kota yang lebih baik. "Langkah Pj Gubernur Heru harus didukung semua pihak untuk terwujud Jakarta yang nyaman dan bebas dari kemacetan serta banjir," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (23/10/2022).
Menurut Romo Benny, kemacetan dan banjir sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan baik. Karena itu, pengalaman Heru selama menjabat di birokrasi Jakarta, termasuk saat menjadi wali kota Jakarta Utara telah mampu mengurai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Dengan pengalaman semacam itu, saatnya Jakarta menanti apa yang bisa dilakukan oleh Heru Budi Hartonodan saatnya Heru bekerja keras untuk menata peradaban Jakarta sebagai kota peradaban dunia," katanya.
Romo Benny menuturkan, blusukan Heru merupakan langkah nyata untuk mengetahui persoalan yang sesungguhnya terjadi di Ibu Kota, sebagai bekal mengeksekusi pekerjaan secara cepat dan tepat. "Persoalan banjir, harus dimulai dari penataan lingkungannya, tidak hanya ada lahan hijau yang cukup luas, tetapi juga menata sodetan sungai dan juga memperlancar arus sungai itu sehingga masuk ke laut," katanya.
Yang dibutuhkan sekarang, kata Romo Benny, adalah percepatan pembangunan untuk menata kembali peradaban Jakarta. Karena itu dibutuhkan pengamatan lapangan. Selain itu, kata Romo Benny, tugas Heru adalah membangun peradaban Jakarta di tengah persoalan yang muncul seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, rumah kumuh dan kesejahteraan warga Jakarta.
Dia juga menyambut baik langkah Heru untuk membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota DKI. Romo Benny menilai, kebijakan itu sebagai wujud pelayanan publik untuk mendekatkan masyarakat dengan pejabat sehingga masalah yang dihadapi warga bisa diselesaikan secepat mungkin.
"Meja aduan itu memudahkan mekanisme kontrol publik terhadap aparatur negara. Era sekarang dibutuhkan sebuah gerakkan inovasi dan bagaimana pelayanan birokrasi tepat sasaran," katanya.