REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali akan melalukan pertemuan pada 6 November mendatang. PPP akan menjadi tuan rumah pertemuan yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan.
"(Pembahasan) masih seputar pada untuk menyampaikan ide-ide gagasan bagaimana untuk membangun bangsa ke depan ini lebih baik," ujar pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2022) malam.
KIB, jelas Mardiono, terdiri dari tiga partai politik yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karenanya, salah satu visi mereka adalah melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sejak 2014.
"Sekarang juga ada di koalisi pemerintah, ya tentu kita ingin melanjutkan pembangunan ini berkesinambungan," ujar Mardiono.
Namun, ia mengeklaim bahwa pertemuan di Makassar tersebut belum membahas calon presiden (capres) KIB. Mengingat, kondisi politik di Indonesia saat ini masih sangat cair dan dinamis.
"Partai atau politik ini pasti akan terus dinamis. Kami partai politik berkwajiban untuk terus mengikuti dinamika yang berkembang di tengah tengah bangsa kita," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa KIB akan membahas sesuatu yang lebih serius pada pertemuan 6 November mendatang. Terutama terkait hal-hal dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
KIB sendiri dibanggakannya sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Di hadapan Jokowi, ia menyebut bahwa koalisinya sudah memiliki tiket untuk mencalonkan presiden.
Ketiga partai juga telah merumuskan visi misinya yang disebut sebagai Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Program yang meneruskan capaian Jokowi dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia.
"Untuk itu kita harus memperkuat sumber daya manusia, agar usia produktif bisa dicapai. Kalau tidak kita memanfaatkan usia produktif, maka bonus demografi yang kita miliki sulit untuk dimanfaatkan untuk keluar dari middle income trap," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika